Parigi Moutong, Japrinews.id — Tragedi tewasnya dua warga penambang lokal di lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten memicu reaksi keras dari DPRD Provinsi . Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, , mengecam lambannya penanganan aktivitas ilegal yang terus memakan korban jiwa.
Safri yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam kepada keluarga korban. Namun, ia menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami sangat prihatin dan turut berduka atas peristiwa tersebut. Ini bukan sekadar musibah, tetapi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai lamban bertindak sehingga aktivitas PETI dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius,” tegas Safri kepada awak media, Sabtu 14/02/2026.
Menurut Safri, PETI telah menjadi ancaman sistematis terhadap keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Ia memperingatkan bahwa tanpa tindakan konkret, lubang tambang ilegal akan terus memakan korban.
“Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” ujarnya.
Safri juga menagih ketegasan Gubernur Sulawesi Tengah untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal. Ia menilai upaya pemerintah selama ini masih bersifat seremonial dan minim eksekusi di lapangan.
Ia menyinggung pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Tata Kelola Pertambangan Ramah Lingkungan yang dipimpin gubernur beberapa waktu lalu. Menurutnya, rapat tersebut tidak akan berarti jika praktik ilegal tetap berlangsung.
“Rapat koordinasi jangan hanya sebatas komitmen di atas kertas tanpa tindakan yang jelas dan nyata di lapangan. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar dokumen atau pernyataan normatif di depan media,” cecarnya.
Sekretaris DPW PKB Sulteng itu mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah luar biasa untuk menanggulangi maraknya PETI. Ia meminta penertiban skala besar serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Selain penindakan, Safri juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi pertambangan rakyat yang terkontrol agar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dapat diawasi secara resmi dan berkelanjutan.
“Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,” pungkasnya.
