Palu, Japrinews.id – Penyelesaian konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Toli-Toli kembali menjadi perhatian DPRD Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah dan Aliansi Masyarakat Toli-Toli di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Kamis 06/08/2026.
Audiensi tersebut diterima langsung Ketua Pansus DPRD Sulawesi Tengah, Nurmansyah Bantilan. Dalam pertemuan itu, Aliansi Masyarakat Toli-Toli menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait proses penyelesaian konflik agraria yang masih berlangsung di wilayah perkebunan kelapa sawit.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang melalui keterlibatan dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka juga mendorong agar proses penyelesaian dilakukan secara terbuka serta memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nurmansyah Bantilan memastikan Pansus DPRD Sulawesi Tengah akan terus mengawal proses penyelesaian konflik agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta mengedepankan prinsip keadilan.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Pansus untuk memastikan penyelesaian konflik agraria di perkebunan kelapa sawit Kabupaten Toli-Toli berjalan transparan, adil, dan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku,” ujar Nurmansyah.
Menurutnya, berbagai informasi, masukan, dan aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Toli-Toli akan menjadi bahan dalam proses pembahasan Pansus. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami sudah menerima berbagai masukan dan perkembangan dari Aliansi Masyarakat Toli-Toli. Ini akan menjadi bahan penting bagi Pansus untuk menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi agar dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sebagai langkah selanjutnya, Pansus DPRD Sulteng akan menyampaikan hasil pembahasan beserta rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas persoalan agraria yang terjadi.
Nurmansyah juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan respons terhadap rekomendasi Pansus secara cepat dan terukur. Penyelesaian, kata dia, perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah kabupaten, instansi teknis, masyarakat, serta pihak perusahaan.
“Kami akan terus mengawal proses ini sampai masyarakat memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya terlindungi. Kami juga berharap penyelesaian konflik dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pansus DPRD Sulawesi Tengah menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan terus dijalankan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang nantinya disampaikan. DPRD juga mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan langkah tersebut, penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Toli-Toli diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak terkait, tetapi juga mampu menghasilkan solusi yang berkeadilan serta berkelanjutan bagi pembangunan daerah.
