Palu, Japrinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), memperkuat sinergi dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah melalui rapat gabungan Komisi II dan Komisi III bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat yang digelar di Ruang Baruga, Gedung B Lantai III DPRD Sulteng, Rabu 5/88/2026, membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah perubahan status Sulawesi Tengah sebagai daerah pengelola dan penghasil mineral.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua Komisi II Yus Mangun, S.E., dan Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo, serta dihadiri anggota kedua komisi. Hadir pula perwakilan sejumlah OPD, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DPMPTSP, Bapenda, BPKAD, Bappeda, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan daerah, sekaligus menindaklanjuti implementasi Keputusan Menteri Nomor 157 Tahun 2026 yang mengubah posisi Sulawesi Tengah dari sekadar daerah penghasil menjadi daerah yang memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan sektor mineral.
Dalam rapat itu, DPRD menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Penguatan hilirisasi industri dinilai menjadi kunci agar potensi sumber daya alam tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh potensi daerah dapat dikelola secara maksimal.
“Melalui rapat gabungan ini, kita ingin menyatukan persepsi dan langkah seluruh pihak. Potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Arnila.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan daerah. Menurutnya, sektor perdagangan, perindustrian, dan investasi harus menjadi motor penggerak peningkatan penerimaan daerah.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhi Prabowo, menegaskan bahwa pengelolaan sektor pertambangan di bawah regulasi baru harus dilaksanakan secara transparan, terencana, dan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
“Kami berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan mendongkrak kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah,” kata Dandy.
Melalui rapat gabungan ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempertegas komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
