Palu, Japrinews.id – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Sekretariat Dewan (Sekwan) membahas sejumlah pembenahan tata kelola administrasi dan fasilitas penunjang kerja legislatif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kota Palu, Selasa 06/10/2026.
Pembahasan tersebut mencakup penyesuaian anggaran perjalanan dinas, revisi Peraturan Gubernur (Pergub), penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan demonstrasi, serta rencana penyediaan ruang khusus bagi jurnalis yang bertugas di lingkungan DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, mengatakan penguatan peran Sekretariat Dewan diperlukan agar seluruh kebutuhan anggota DPRD dapat terfasilitasi dengan baik, termasuk dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan membangun koordinasi dengan pihak eksekutif.
Menurut Sri, salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian adalah besaran pagu perjalanan dinas yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan biaya transportasi saat ini.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya tarif tiket pesawat menjadi faktor yang menyebabkan biaya perjalanan dinas di lapangan kerap melampaui standar anggaran yang tersedia.
Ia mencontohkan perjalanan darat menuju Luwuk yang membutuhkan biaya operasional lebih besar dibandingkan perhitungan berdasarkan tarif lama.
“Kalau pagunya tidak naik, anggota DPRD yang harus nombok. Misalnya perjalanan darat ke Luwuk, biaya operasionalnya masih dihitung berdasarkan tarif lama yang tidak mencukupi kondisi BBM saat ini,” kata Sri.
Ia menambahkan, persoalan serupa juga terjadi pada perjalanan udara. Perubahan harga tiket pesawat yang dipengaruhi berbagai kondisi global membuat biaya perjalanan terkadang melebihi batas standar yang telah ditetapkan dalam aturan anggaran.
Untuk itu, Komisi I mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyesuaian regulasi melalui revisi Pergub, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“Kita tidak serta-merta mengintervensi anggaran. DPRD akan mengusulkan perubahan Pergub untuk menyesuaikan indeks harga, tingkat kemahalan, dan penyesuaian kenaikan BBM,” jelasnya.
Selain membahas kebutuhan operasional, RDP tersebut turut menyoroti pentingnya penyusunan SOP dalam menangani penyampaian aspirasi masyarakat atau demonstrasi di lingkungan Gedung DPRD Sulteng.
Penyusunan prosedur tersebut dinilai penting untuk memastikan penerimaan massa aksi berlangsung tertib, aman, dan terkoordinasi. Pengalaman menghadapi kedatangan ratusan demonstran secara mendadak menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menyiapkan mekanisme penanganan yang lebih terarah.
Melalui SOP tersebut, DPRD diharapkan dapat memiliki standar pengamanan yang jelas sekaligus menyiapkan ruang penerimaan khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Dalam rapat itu, Sri juga mengusulkan penyediaan ruang kerja khusus bagi jurnalis yang melakukan peliputan di lingkungan DPRD Sulawesi Tengah.
Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi perangkat teknologi informasi (IT) dan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung kelancaran kerja wartawan, terutama ketika melaporkan hasil rapat dan berbagai kegiatan kedewanan.
“Kami ingin menyiapkan ruang pers yang dilengkapi fasilitas IT dan internet cepat. Jadi teman-teman jurnalis punya tempat khusus untuk merilis berita sambil menunggu proses rapat selesai,” ujar Sri.
Berbagai masukan dalam RDP tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi Sekretariat Dewan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, mendukung kinerja anggota DPRD, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan kondusif.
