Palu, Japrinews.id — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong, kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulteng, Rabu (26/8/2026).
Dalam pembahasan itu, anggota Komisi III DPRD Sulteng, Fery Budiutomo, meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek legalitas pertambangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari kawasan tersebut.
Menurut Fery, keberadaan aktivitas pertambangan telah membentuk mata pencaharian sekaligus perputaran ekonomi bagi masyarakat Kayuboko dan sejumlah wilayah di sekitarnya.
“Yang pasti, perhatikan rakyat saya. Minimal jangan sampai ada yang berobat di rumah sakit menggunakan paket keluarga miskin,” tegas Fery dalam RDP.
Ia menjelaskan, keterkaitan ekonomi dengan aktivitas di kawasan Kayuboko tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat. Sejumlah wilayah seperti Air Panas, Parigimpu, Lebu, Lobu hingga Toboli juga disebut memiliki hubungan ekonomi dengan kawasan pertambangan tersebut.
Namun, Fery mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di Kayuboko saat ini perlu mendapat perhatian lebih serius karena dinilai telah mengalami perubahan dari pola pertambangan rakyat.
Ia menyoroti penggunaan peralatan pertambangan berukuran besar yang disebut telah ditemukan di kawasan tersebut. Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
Selain dampak ekonomi, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian Komisi III DPRD Sulteng. Fery meminta pemerintah melihat secara langsung perubahan kondisi sungai dan lingkungan di sekitar kawasan Kayuboko yang dinilai terdampak aktivitas pertambangan.
“Perhatikan dampak lingkungannya. Kalau tidak hujan, normalisasi sungai juga tidak ada. Ini nyata terjadi,” ujarnya.
Fery juga mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah setelah adanya kebijakan maupun penetapan terkait legalitas kegiatan pertambangan di kawasan tersebut.
Ia meminta instansi terkait tidak sekadar memberikan penjelasan administratif, tetapi dapat menunjukkan hasil pengawasan di lapangan, termasuk kondisi aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Menurutnya, penanganan persoalan PETI di Kayuboko membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi, sekaligus mencegah aktivitas pertambangan menimbulkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan yang lebih besar.
