Palu,JapriNews.id — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pertemuan untuk membahas laporan dan penyusunan rekomendasi terkait penyelesaian konflik agraria perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tolitoli. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulteng, Gedung B Lantai III, Jalan Sam Ratulangi No. 80 Palu, pada Senin 19/01/2026.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Mohammad Nurmansyah Bantilan dengan didampingi Sekretaris Pansus Risnawati M. Saleh serta anggota Pansus Bartholomeus Tandigala, Yusuf, Hasan Patongai, Hartati, dan Baharuddin Sapii.
Pansus menyampaikan laporan hasil penelusuran lapangan, pengaduan masyarakat, serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Berbagai persoalan ditemukan selama proses pengumpulan data, di antaranya tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas lahan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Ketua Pansus menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, perlindungan hak masyarakat perlu menjadi prioritas tanpa mengabaikan keberlangsungan investasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam forum tersebut, Pansus merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi teknis terkait. Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar tindak lanjut yang komprehensif dalam penyelesaian konflik lahan di Tolitoli.
Pansus DPRD Sulteng berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong proses penyelesaian konflik yang lebih terarah, transparan, dan memastikan kepastian bagi seluruh pihak, terutama masyarakat yang terdampak langsung. Komitmen DPRD, menurut Pansus, adalah memastikan penanganan persoalan agraria berjalan efektif demi menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini juga mempertegas peran DPRD Sulteng dalam mengawal tata kelola perkebunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah.
