PALU, Japrinews.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun, SE dan Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, ST menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubaha (APBD-P)
Korkom tersebut berlangsung di Ruang VIP A Kantor DPRD Sulteng, Jalan Moh Yamin Kota Palu, Rabu (10/9/2025)
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. Amalia Fitri, SE.,MM beserta beberapa Anggota DPRD Sulbar lainnya Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas berbagai aspek terkait mekanisme penyusunan, pengawasan, serta strategi optimalisasi APBD untuk mendukung pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya forum koordinasi antar DPRD provinsi sebagai sarana berbagi pengalaman, memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Melalui diskusi ini, kita bisa saling bertukar informasi tentang strategi pengelolaan APBD, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan DPRD Sulbar menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait kebijakan dan praktik pengelolaan APBD dan mekanisme, regulasi, serta inovasi yang dilakukan DPRD Sulteng bersama pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan PAD, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks karena menurut Anggota DPRD Sulbar bahwa di Sulawesi Tengah yang dinilai memiliki pengalaman strategis dalam merumuskan program prioritas pembangunan dan Strategi dalam Meningkatkan PAD
Sementara itu Ronald Gulla menjelaskan bahwa menjelaskan Pemda Sulteng telah melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan PAD di antaranya digitalisasi layanan pajak, Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Optimalisasi Pajak Air Permukaan dan Menggandeng Pihak BPK melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang berpotensi menambah penerimaan daerah diantaran Pertambangan dan Penyaluran BBM
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, diskusi mendalam, serta komitmen kedua pihak untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama lintas daerah dalam rangka mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
