Palu, Japrinews.id – Anggota DPRD Maryam Tamoreka Membacakan Pandagan Fraksi Golkar Dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang digelar di Kantor DPRD Sulteng Jl. Moh. Yamin Kota Palu, Rabu (2/7/2025)
Dalam Kesempatan itu Politisi Asal Dapil 4 Banggai Bersaudara menyoroti tidak tercapainya realisasi dari 3 komponen pendapatan Seperti halnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya mencapai 93,94 %, padahal potensi PKA (Pajak Kendaraan Bermotor) yang cukup besar, demikian pula PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang sangat minim, serta Pajak Air Permukaan khususnya pemanfaatan air terjun Sulewana Poso untuk Sumber Daya Listrik di 3 Provinsi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan (terbesar) dan Sebagian Sulawesi Tenggara
Seperti diketahui dalam Penjelasan Gubernur bahwa sampai 31 Desember 2024 PAD Sulawesi Tengah mencapai angka 92,15% atau Rp. 5. 555.534.543.556.52,. (5 Triliun, 555 Milyar, 534 Juta, 543 Ribu, 556 Rupiah, 52 Sen)
Yang terdiri dari
- Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2024 Mencapai 93,94% atau Rp. 2.115.134.617.384.52 (Dua Triliun, 115 Milyar, 134 Jata, 637 Ritu 104 Rapi 52 Sen. Dari target Rp. 2.251.661.212.139.00 (Bus Tridian, 251 Milye 212 Ribu. 139 Rupiah)
- Pendapatan Transfer yang terealisasi 91,00 % atau Rp. 3.429.876.214.01.003 Triliun 429 Milyan. 876 Juta, 216 Ribu, 502 Rupiah. Bar 3.765.365.002.000,00 (3 Triliun, 765 Millyan, 365 Juta, 2 Ribu Rupiah)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sali. Penerimaan ini diperoleh dari pendapatan Hibah dan lain-lain pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam tahun anggaran 2024 targetnya Rp. 11. 647, 842.500, 00 (11 Milyar, 647 Juta, 842 Rim, 500 Rupiah), yang tereralisasi sebesar 90, 0.3% atau RP. 10.523.799.370300 (10 Miliyar, 523 Juta, 709 Ribu, 370 Rupiah)
Olehnya dengan Data tersebut kami dari Faksi Golkar mempertanyakan sejauh mana Optimalisasi petugas Dalam Upaya Penerimaan Pajak ? Apakah Data Penerimaan Pajak tersebut sudah update?
Selanjutnya datang halaje Dansk yang diaje oprem Nataja anys 10-48% atau sebesar Rp. 319.615.798.136,00 в Тем. 219 Му 610 ha, 300 Riêu, 116 Ropish)
Fraksi kami juga mempertanyakan tidaknocapainya malisal betanja, khannya belanja operasi atan belanja mushai. Kodan belanja ini realisasinya dibawah
Selanjutnya Fraksi Golkar Menyoroti Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan belanja trasfer sampai 31 Desember 2024 realisasi hanya 90.48% atau sebesar Rp. 6.139.619.390.136,00 (6 Triliuan, 139 Miliar, 619 Juta, 390 Ribu, 136 Rupiah)
kami mempertanyakan terkait Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dibawah 90% ?
Hal ini harus menajdi Evaluasi bagi pemerintah Daerah dari Petugas Pajaknya Perlu ada Insentif agar termotivasi dalam Meningkatkan PAD dan Selanjut diharapkan OPD dapat merealisasikan APBD Hingga mencapai angka Maksimal hal ini tentunya dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi Gubernur yang tujuannya adalah Untuk Kesejahteraan Rakyat.
