Palu, Japrinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Serikat Nelayan Teluk Palu (SNPT) di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Rabu 29/04/2026.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palu Haekal Ishak, serta dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Palu dan perwakilan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kecamatan Palu Utara.
Dalam forum itu, Haekal menegaskan agar perusahaan segera menindaklanjuti berbagai tuntutan masyarakat yang terdampak aktivitas usaha mereka. Ia menilai langkah tegas perlu diambil agar kepentingan warga tidak diabaikan.
“Perlu ada langkah tegas agar perusahaan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat yang dinilai menjadi akar berbagai persoalan di lapangan.
Sejumlah tuntutan warga yang dibahas dalam rapat meliputi kompensasi perahu, pembangunan rumah tambatan perahu bagi nelayan, hingga perbaikan akses jalan menuju kawasan pesisir yang digunakan untuk aktivitas melaut.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Palu, Alfian, juga menekankan pentingnya komitmen perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, dalam menyerap tenaga kerja lokal serta menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, kontribusi perusahaan sangat dibutuhkan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase guna mengurangi risiko banjir di wilayah sekitar.
“Perusahaan-perusahan tambang harus berkomitmen nyata, seperti apakah dia bisa berkomitmen dalam membangun jalan dan drainase. Nah itu penting dan harus di perhatikan,” tegasnya.
RDP tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret antara perusahaan dan masyarakat, sehingga aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan warga setempat.
