Example floating
Example floating
Parlementeria

Safri Dukung Instruksi Prabowo, Minta Pengawasan Tambang Diperketat agar 70 Persen Hasilnya Dinikmati Negara

7
×

Safri Dukung Instruksi Prabowo, Minta Pengawasan Tambang Diperketat agar 70 Persen Hasilnya Dinikmati Negara

Share this article
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri. Foto: Ig/@muhammadsafri_official
Example 468x60

Palu, Japrinews.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan dapat dinikmati negara. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengarahkan jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar memastikan setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan kontribusi minimal 70 persen hasilnya untuk dinikmati negara.

Menanggapi arahan tersebut, Safri menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan, mulai dari proses produksi hingga distribusi dan ekspor hasil tambang.

“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dikeruk. Hasilnya harus lebih banyak dinikmati bangsa sendiri dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Muhammad Safri, Rabu 18/11/2026.

Ia menegaskan, pengawasan sektor pertambangan harus difokuskan pada empat aspek utama, yakni jumlah produksi, penjualan komoditas tambang, pencatatan dan pelaporan hasil produksi, serta aktivitas ekspor.

Menurutnya, pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan volume hasil tambang yang diproduksi dan dipasarkan sejalan dengan penerimaan negara yang diperoleh.

“Jangan sampai hasil tambang yang keluar begitu besar, tetapi penerimaan yang masuk ke negara tidak sebanding,” tegasnya.

Anggota DPRD Sulteng tersebut juga mengingatkan agar peningkatan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral di Sulawesi Tengah berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Sebagai salah satu daerah dengan potensi pertambangan dan industri pengolahan mineral yang besar, Sulteng harus memperoleh manfaat nyata dari pemanfaatan sumber daya alamnya. Hal itu mencakup perhatian terhadap kelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan publik, serta penanganan dampak sosial dan ekologis akibat aktivitas pertambangan.

“Jangan sampai kekayaan alam diambil dari daerah, tetapi kesejahteraan masyarakatnya justru tertinggal,” ujarnya.

Safri menambahkan, peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan harus diikuti dengan pembagian manfaat yang adil kepada daerah penghasil. Karena itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dan percepatan pembangunan daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menilai masyarakat di wilayah penghasil harus menjadi bagian penting dari penerima manfaat atas kekayaan alam yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan.

Lebih lanjut, Safri menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus tetap berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Semangat memperjuangkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat tersebut juga menjadi landasan pembentukan Laskar Pasal 33 Sulawesi Tengah. Organisasi ini diharapkan hadir untuk mengawal ekonomi konstitusi sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan alam tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Safri juga mengingatkan bahwa Indonesia tetap membutuhkan investasi, modal, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, seluruh kerja sama investasi harus tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas dan tidak menghilangkan kendali negara atas kekayaan alamnya sendiri.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan gagasan Prabowonomics yang harus berjalan beriringan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Ukuran keberhasilan pengelolaan tambang bukan hanya besarnya produksi atau nilai ekspor. Yang paling penting adalah seberapa besar hasilnya dinikmati negara, daerah, dan rakyat melalui pengawasan pertambangan yang adil dan transparan,” pungkasnya. ***

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *