Example floating
Example floating
Parlementeria

Evaluasi Perda Tak Kunjung Terbit, Potensi PAD Sulteng dari Tambang Rakyat Rp200 Miliar Terancam Hilang

7
×

Evaluasi Perda Tak Kunjung Terbit, Potensi PAD Sulteng dari Tambang Rakyat Rp200 Miliar Terancam Hilang

Share this article
Foto: Istimewa
Example 468x60

Palu, japrinews.id – Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Tengah (Sulteng) dari sektor pertambangan rakyat diperkirakan mencapai Rp180 miliar hingga Rp200 miliar. Namun, peluang meningkatkan penerimaan daerah tersebut terancam tidak terealisasi akibat belum terbitnya hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah.

Persoalan ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Sulteng. Marlela mengungkapkan, keterlambatan evaluasi tersebut membuat pemerintah daerah belum memiliki kepastian hukum untuk menerapkan pungutan terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang telah memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Hal itu disampaikannya saat ditemui di Ruang Baruga Lantai I DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Senin 16/11/2026.

Menurut Marlela, potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan rakyat cukup besar. Namun, tanpa kepastian regulasi, pemerintah daerah berisiko kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya dapat dioptimalkan.

“Kalau ini belum turun-turun juga, kita enggak tahu kapan. Sementara potensi daripada IPR yang sudah kita kasih izin ini, kita akan lost PAD,” ungkap Marlela.

Ia menyebutkan, terdapat sekitar 160 wilayah IPR yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Sementara itu, enam IPR yang sebelumnya masuk dalam proses penerbitan berada di Kabupaten Parigi Moutong. Adapun wilayah lain, termasuk Kabupaten Buol, masih menunggu proses lebih lanjut.

Marlela menjelaskan, persoalan yang dihadapi bukan hanya menyangkut penerbitan izin, tetapi juga belum adanya landasan hukum yang memadai untuk memungut kewajiban dari pemegang IPR. Padahal, setelah izin diterbitkan, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran dalam jangka waktu 30 hari serta penyediaan dana jaminan reklamasi.

Menurutnya, pungutan tersebut tidak dapat diberlakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh ketentuan memiliki landasan regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Ini menyangkut uang. Kamu terabas-terabas takut di kemudian hari,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Komisi II DPRD Sulteng mendorong percepatan koordinasi dengan Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah segera diselesaikan.

Marlela mengungkapkan, pihak kementerian telah meminta DPRD menyampaikan surat resmi yang menjelaskan berbagai kendala serta kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelesaian regulasi tersebut.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar penataan pertambangan rakyat tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan PAD. Penerbitan IPR harus benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara legal, terkoordinasi, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan rakyat juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemanfaatan peralatan tersebut harus diatur secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Marlela turut menyinggung aktivitas pertambangan rakyat di sejumlah wilayah, termasuk Dongi-Dongi, yang hingga kini masih menghadapi persoalan penataan dan kepastian hukum.

Dengan potensi penerimaan mencapai Rp200 miliar, percepatan penyelesaian evaluasi Kemendagri dinilai mendesak. Kepastian regulasi tidak hanya diperlukan untuk mengoptimalkan PAD Sulteng, tetapi juga menjadi dasar dalam mengawasi aktivitas pertambangan rakyat serta memastikan kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan dapat dijalankan.

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *