Palu, Japrinews.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, menghadiri forum analisis dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) berbasis perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Rabu 11/11/2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Dalam forum itu, terdapat lima rancangan produk hukum daerah yang menjadi fokus pembahasan. Salah satunya Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum.
Empat Ranperda lainnya meliputi Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja rentan sektor informal, pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Tojo Una-Una, serta Ranperda Bantuan Hukum Kabupaten Morowali Utara.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk menelaah substansi setiap rancangan aturan, khususnya dalam memastikan tidak terdapat ketentuan yang berpotensi mengabaikan hak masyarakat maupun menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.
Perspektif HAM dinilai menjadi aspek penting dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik, memberikan kepastian hukum, serta mampu melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Kehadiran Mahfud Masuara dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari perhatian DPRD terhadap proses penyusunan regulasi daerah agar setiap produk hukum yang nantinya ditetapkan memiliki landasan perlindungan HAM dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
