Palu, Japrinews.id – Penyelesaian konflik lahan yang melibatkan warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama perusahaan terkait dan masyarakat telah menyepakati langkah penyelesaian melalui penyediaan lahan relokasi dan pembangunan rumah bagi warga terdampak.
Komitmen tersebut tertuang dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin 09/11/2026.
Dalam proses tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut mengambil bagian dalam mengawal penyelesaian konflik. Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, hadir mewakili Ketua DPRD untuk memastikan kesepakatan yang dicapai memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat terdampak.
Pertemuan tersebut difasilitasi langsung Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Hadir pula Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.
Berdasarkan kesepakatan, Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun sebanyak 18 unit rumah permanen tipe 36 untuk 18 kepala keluarga (KK). Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas jaringan air bersih dan listrik guna menunjang kebutuhan dasar warga di lokasi relokasi.
Di sisi lain, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyiapkan lahan seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Masing-masing keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Untuk menjamin kepastian hukum, lahan yang disiapkan wajib berstatus clear and clean atau bebas dari persoalan sengketa. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah akan dilakukan oleh BPN Kota Palu, sementara pihak perusahaan bertanggung jawab memasang tanda batas serta menerbitkan peta bidang paling lambat 10 November 2026.
Adapun pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 dan ditargetkan rampung paling lambat 13 April 2027. Pihak perusahaan juga berkewajiban memfasilitasi proses pemindahan barang-barang milik masyarakat ke lokasi baru.
Keterlibatan DPRD Sulteng dalam proses tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif, terutama untuk memastikan setiap poin kesepakatan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata.
Dengan adanya kesepakatan ini, penyelesaian konflik lahan di kawasan LIK Tondo diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal dan perlindungan hak bagi 18 keluarga yang terdampak.
