Palu, Japrinews.id – Pengucapan sumpah/janji menjadi momentum resmi dimulainya masa jabatan Nancy Fischer sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.1.4.2/437/Ro.PEM.OTDA-G.ST/2026 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kota Palu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029, tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam keputusan tersebut, khususnya diktum kedua, ditegaskan bahwa masa jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Palu mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
Dengan demikian, prosesi pengucapan sumpah/janji menjadi tahapan konstitusional sekaligus penanda dimulainya secara resmi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Palu.
Seiring dengan pengangkatan tersebut, DPRD Kota Palu juga melakukan penyesuaian terhadap susunan dan penempatan anggota pada sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD).
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu pada 17 Oktober 2026, Nancy Fischer telah diumumkan untuk sementara ditempatkan pada Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan.
Penempatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kota Palu Nomor 100.3.6/56/PERSIDANGAN/2026 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan DPRD Kota Palu Nomor 100.3.6/83/Produk Hukum dan Dokumentasi tentang Pembentukan dan Pengisian Alat Kelengkapan DPRD Kota Palu Masa Jabatan 2024–2029.
Namun, seiring dengan pengangkatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palu, dilakukan penyesuaian kembali terhadap penempatan Nancy Fischer pada alat kelengkapan dewan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut mengacu pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Pasal 139 Peraturan DPRD Kota Palu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Palu.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak diperbolehkan merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD lainnya yang bersifat tetap, kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran.
Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi dan kelembagaan DPRD, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan maupun alat kelengkapan dewan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Melalui pengangkatan dan penataan kelembagaan tersebut, diharapkan DPRD Kota Palu semakin optimal dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Palu.


















