Palu, Japrinews.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak Gubernur Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum lingkungan hidup yang dilakukan PT QMB New Energy Materials di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali.
Desakan tersebut disampaikan JATAM Sulteng setelah secara resmi memasukkan kesimpulan sebagai pihak penggugat dalam perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL melalui sistem elektronik (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Rabu 18/11/2026.
Koordinator JATAM Sulteng, Moh. Taufik, S.H., mengatakan, kesimpulan tersebut memuat sejumlah fakta persidangan yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pembiaran oleh pemerintah provinsi terhadap persoalan pengelolaan limbah tailing Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT QMB.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan administratif, tetapi harus mengambil langkah tegas ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja dan lingkungan hidup.
“Fakta persidangan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan pengawasan dan telah mengetahui berbagai persoalan lingkungan serta insiden fatal di fasilitas PT QMB. Namun, hingga perkara ini berjalan, kami menilai belum ada bukti penjatuhan sanksi administratif yang tegas terhadap perusahaan,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan adalah hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 4 Juni 2025.
Dalam pengawasan tersebut ditemukan sejumlah persoalan serius, di antaranya fasilitas penampungan tailing yang diduga berada di luar persetujuan lingkungan, kapasitas penampungan yang diduga berlebih, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah.
JATAM Sulteng menilai temuan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum administratif dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pengelolaan limbah perusahaan.
Selain persoalan pengelolaan limbah, Taufik juga menyoroti dua peristiwa longsor fasilitas limbah PT QMB yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia, masing-masing pada 21 Maret 2025 dan 18 Februari 2026.
“Terjadinya dua kali longsor yang menimbulkan korban jiwa di fasilitas yang sama seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan hanya karena lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan,” tegasnya.
Menurut Taufik, peristiwa tersebut semestinya mendorong pemerintah segera melakukan audit keselamatan independen, evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas penampungan tailing, serta menghentikan sementara kegiatan yang berisiko hingga seluruh persyaratan keselamatan dan lingkungan terpenuhi.
Dalam kesimpulan perkara, JATAM Sulteng juga membantah seluruh eksepsi Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat, mulai dari dalil gugatan prematur, ketidakwenangan tergugat, gugatan kabur, hingga persoalan kurangnya pihak dalam perkara.
JATAM berpandangan bahwa pemerintah provinsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengawasan lingkungan hidup, terlebih setelah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan, melakukan pengawasan, menerima laporan, dan mengetahui adanya insiden longsor fasilitas limbah tersebut.
Atas dasar itu, JATAM Sulteng meminta Majelis Hakim PTUN Palu menolak seluruh eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
JATAM juga meminta majelis hakim menyatakan tindakan pembiaran yang dipersoalkan dalam gugatan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Selain itu, penggugat meminta Gubernur Sulawesi Tengah diwajibkan memerintahkan audit geoteknik independen terhadap fasilitas penyimpanan tailing B3 PT QMB, menghentikan sementara kegiatan pengelolaan dan pengumpulan limbah tailing B3 antara PT QMB dan PT BMS sampai seluruh persyaratan hukum terpenuhi, serta melakukan pengawasan dan audit lingkungan hidup secara menyeluruh.
Taufik menegaskan, gugatan tersebut bukan semata-mata persoalan kewenangan administratif pemerintah, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan manusia dan lingkungan hidup.
“Perjuangan ini bukan hanya soal gugatan di pengadilan, tetapi bagaimana memastikan negara hadir dan tidak tunduk pada kepentingan korporasi. Ketika pekerja telah kehilangan nyawa dan terdapat ancaman pencemaran lingkungan, pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara tegas,” katanya.
Setelah menyerahkan kesimpulan melalui e-Court, JATAM Sulteng berharap Majelis Hakim PTUN Palu dapat memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif, independen, serta mengedepankan prinsip keadilan lingkungan hidup.
“Hukum harus berdiri di atas keselamatan rakyat, bukan di bawah kepentingan korporasi,” tutup Taufik.


















