Example floating
Example floating
Nasional

Delapan Fraksi Komisi III DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

7
×

Delapan Fraksi Komisi III DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Share this article
Pemerintah dan DPR bahas DIM RUU Perampasan Aset. Foto: Detik.com
Example 468x60

Jakarta, Japrinews.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menuju pengesahan. Seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna.

Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 18/11/2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap berikutnya, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

Usulan tersebut langsung mendapat persetujuan bulat dari peserta rapat.

Dengan hasil tersebut, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk menjalani pembicaraan tingkat dua. Meski demikian, jadwal resmi pengesahannya masih menunggu penetapan agenda DPR.

Seluruh fraksi menyampaikan dukungan terhadap pengesahan RUU tersebut tanpa menyertakan catatan khusus. Mereka menilai regulasi ini menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut penyelesaian RUU Perampasan Aset merupakan momentum penting mengingat pembahasannya telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak 2008.

Menurutnya, regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat sehingga penyelesaiannya menjadi langkah yang patut diapresiasi.

Ia juga menilai rampungnya pembahasan tingkat satu menjadi kemajuan penting setelah RUU tersebut selama bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian penyelesaian di DPR.

Sebelumnya, empat pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen itu disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 27 Agustus 2026. Dalam pernyataan tersebut, mereka bahkan menyatakan kesiapan mundur dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR apabila target penyelesaian tidak terpenuhi.

Kini, dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset oleh seluruh fraksi di Komisi III, proses legislasi tersebut semakin mendekati tahap akhir sebelum resmi ditetapkan menjadi undang-undang.

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *