Palu, Japrinews.id – Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti komposisi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini menilai struktur belanja yang disusun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu dibenahi agar lebih berpihak pada masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Kritik tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Ampera DPRD Sulteng, Awaludin, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 06/10/2026.
Dalam penyampaiannya, Awaludin menyoroti total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp4,94 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasional menyerap sekitar Rp3,82 triliun atau 77,26 persen, sedangkan belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp486,84 miliar atau kurang dari 10 persen dari total anggaran.
Menurut Ampera, perbandingan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Awaludin menegaskan, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa penyusunan APBD tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional birokrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Komposisi belanja yang didominasi kebutuhan operasional perlu dievaluasi secara serius. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dan pemerataan pelayanan publik di 13 kabupaten dan kota,” ungkap Awaludin.
Ia juga menyoroti kondisi perekonomian Sulawesi Tengah yang dinilai masih menyimpan persoalan mendasar. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang ditopang aktivitas hilirisasi nikel, angka kemiskinan disebut masih mencapai 345,06 ribu jiwa atau 10,46 persen, sementara tingkat pengangguran meningkat menjadi 2,97 persen.
Bagi Fraksi Ampera, pertumbuhan ekonomi yang tinggi semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan industri padat modal dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang merata, terutama bagi petani dan nelayan yang masih menghadapi tekanan daya beli.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dari besarnya angka PDRB. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya daya beli petani dan nelayan, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin,” kata Awaludin.
Ampera Minta Optimalisasi Pendapatan Daerah
Selain mengkritisi belanja, Fraksi Ampera turut mempertanyakan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp2,65 triliun dalam rancangan APBD 2027.
Awaludin menilai, pemerintah provinsi perlu memperluas sumber penerimaan daerah dan tidak terlalu bertumpu pada pungutan pajak kendaraan bermotor yang dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, kontribusi retribusi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu ditingkatkan agar sumber pendapatan menjadi lebih beragam.
Ia mendorong Pemprov Sulteng mengambil langkah terkoordinasi untuk memperjuangkan hak keuangan daerah yang belum disalurkan pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam.
“Peningkatan PAD harus ditempuh melalui strategi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi perlu membentuk tim khusus untuk menginventarisasi serta menagih hak DBH yang belum tersalurkan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar perjuangan fiskal daerah lebih kuat,” tegasnya.
Fraksi Ampera juga menilai alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan karakteristik Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang memiliki risiko bencana.
Menurut fraksi tersebut, kesiapan anggaran kebencanaan menjadi aspek penting agar pemerintah daerah dapat merespons keadaan darurat secara cepat tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan lainnya.
Di sisi lain, Awaludin menekankan pentingnya pengawalan terhadap hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari kegiatan usaha gas alam cair atau LNG di Kabupaten Banggai. Ia mengingatkan agar potensi penerimaan tersebut diperjuangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Ampera berpandangan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah tidak cukup hanya melalui peningkatan pajak, tetapi juga harus disertai upaya memperoleh hak pendapatan yang menjadi bagian pemerintah daerah.
Menutup penyampaian pandangan umum, Fraksi Ampera menyatakan dapat menerima Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama mengenai evaluasi komposisi belanja, penguatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi pendapatan daerah, kesiapan anggaran kebencanaan, serta pengawalan hak fiskal dari sektor sumber daya alam.
Ampera meminta agar seluruh masukan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam sidang paripurna, melainkan menjadi bahan pertimbangan serius dalam pembahasan panitia khusus.
Bagi Fraksi Ampera, APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara lebih merata.
