Tolitoli, Japrinews.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Asrullah, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kabupaten Tolitoli. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga meliputi penanganan abrasi pantai, kebutuhan alat tangkap dan perlengkapan nelayan, pupuk, bantuan peternakan, rumah ibadah hingga pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dalam kegiatan tersebut, Asrullah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, turun langsung menemui masyarakat di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, dan Desa Lakatan, Kecamatan Galang.
Pertemuan yang berlangsung secara tatap muka dan dialog interaktif itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Di Desa Laulalang, warga mengusulkan pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Selain itu, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap abrasi pantai yang dinilai mengancam wilayah pesisir.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, warga yang sebagian menggantungkan hidup dari sektor perikanan turut mengusulkan bantuan peralatan nelayan. Sementara masyarakat yang bergerak di bidang pertanian menyampaikan kebutuhan terhadap dukungan pupuk.
Menurut Asrullah, berbagai usulan tersebut menjadi gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini merupakan kebutuhan yang benar-benar mereka rasakan. Kami akan mencatat dan membawa aspirasi ini sebagai bahan dalam menjalankan fungsi kami sebagai wakil rakyat,” ujar Asrullah.
Sementara di Desa Lakatan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak kalah beragam. Warga mengusulkan pembangunan rumah ibadah, dukungan bagi majelis taklim, bantuan ternak sapi untuk kelompok peternak serta normalisasi sungai.
Pada sektor pemberdayaan ekonomi, masyarakat meminta bantuan berbagai peralatan penunjang kegiatan UMKM. Usulan tersebut mencakup kelompok usaha catering, perbengkelan, usaha kue basah, pertukangan serta sejumlah usaha produktif lainnya.
Asrullah mengatakan penguatan UMKM menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Bantuan peralatan usaha sangat dibutuhkan agar kelompok-kelompok masyarakat bisa meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya. Aspirasi seperti ini akan kami dorong sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah,” katanya.
Selain menyerap aspirasi baru, dalam Kundapil tersebut Asrullah juga melihat secara langsung sejumlah bantuan yang sebelumnya telah diterima masyarakat.
Di Desa Laulalang, warga telah memperoleh bantuan berupa tenda dan kursi. Bantuan tersebut dinilai memberikan manfaat karena masyarakat tidak lagi harus meminjam perlengkapan dari desa lain ketika menggelar kegiatan.
Warga pun menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut karena dinilai mampu menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan di desa.
Sementara di Desa Lakatan, salah satu kelompok peternakan telah menerima bantuan ayam petelur. Kelompok penerima menyebut bantuan itu membantu mereka mengembangkan usaha dan membuka peluang peningkatan pendapatan kelompok.
Asrullah menilai keberadaan bantuan yang telah dimanfaatkan masyarakat perlu terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Kami tidak hanya ingin mendengar aspirasi, tetapi juga memastikan bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, monitoring dan evaluasi juga penting dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil Kundapil di Tolitoli akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi kedewanan, terutama dalam hal pengawasan terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan bagi kami. Selanjutnya akan kami kawal melalui fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah,” pungkas Asrullah.
Kegiatan Kundapil tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memastikan berbagai kebutuhan di tingkat desa dapat menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
