Palu, Japrinews.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai Inspektur Upacara di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Rabu, 01/07/2026.
Dalam upacara tersebut, Gubernur membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Presiden menyampaikan, tema Hari Bhayangkara ke-80, “Polri untuk Masyarakat”, menjadi wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional.
“Seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Polri harus hadir secara nyata melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan manfaat langsung,” demikian amanat Presiden yang dibacakan Gubernur Anwar Hafid.
Presiden juga mengingatkan bahwa tantangan global semakin kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, kejahatan siber, hingga kejahatan transnasional. Karena itu, Polri dituntut meningkatkan kesiapan, kemampuan beradaptasi, serta memperkuat sistem keamanan, termasuk di ruang digital.
Menurut Presiden, Polri tidak lagi cukup bekerja secara reaktif, tetapi harus mampu bertindak secara prediktif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai perubahan serta mampu menjawab tingginya harapan masyarakat.
Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pemberantasan narkoba dan judi online, serta pengamanan proyek strategis nasional dan investasi.
Presiden menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Polri guna mewujudkan institusi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penguatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai menjadi kunci agar Polri mampu menguasai perkembangan teknologi dan meningkatkan pelayanan publik.
Dalam amanatnya, Presiden turut menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, legitimasi Polri dibangun melalui integritas, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan merespons kritik dan keluhan masyarakat secara terbuka.
“Polri harus menunjukkan jati diri sebagai abdi masyarakat, memperkuat integritas, meningkatkan komunikasi publik, serta responsif terhadap kritik dan keluhan masyarakat,” tegas Presiden.
Presiden menambahkan, kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika. Dengan hadirnya Undang-Undang Polri yang baru, institusi tersebut diharapkan semakin mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi harapan masyarakat.
Menutup amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan peringatan HUT Bhayangkara ke-80 sebagai momentum memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita mengenakan seragam ini,” pesan Presiden.
Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Nasri Sulaiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
Pelibatan Gubernur sebagai Inspektur Upacara Hari Bhayangkara di Sulawesi Tengah telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, sebagai simbol sinergi dan soliditas antara Pemerintah Provinsi, Polda Sulawesi Tengah, dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.
