Mamuju, Japrinews.id – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam rangka memperkuat koordinasi dan komunikasi antar daerah, Kamis 23/04/2026.
Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, dan diterima langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), di Mamuju.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris DPRD Sulbar serta pimpinan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, PPPA dan PMD, serta Dinas Penanggulangan Bencana.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini fokus pada efisiensi anggaran melalui penyederhanaan struktur birokrasi. Ia menyebutkan jumlah OPD telah dikurangi dari 35 menjadi 29 instansi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Kami lebih memilih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertambangan dalam jangka panjang berisiko merusak lingkungan, ditambah proses perizinannya kini terpusat di Jakarta, bukan lagi di daerah,” ujar SDK.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga memaparkan program unggulan Panca Daya serta PASTI PADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu) sebagai strategi menekan angka kemiskinan dan stunting.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng menyampaikan apresiasi dan menyebut terdapat banyak peluang kerja sama antarprovinsi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tengah menjalankan program “9 Berani” sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami melihat banyak potensi kolaborasi, terutama dalam penanganan stunting, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan sektor sosial dan budaya,” ujar Wiwik Jumatul Rofi’ah.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antarprovinsi di Pulau Sulawesi guna menjawab berbagai tantangan pembangunan yang serupa.***
