23.3 C
Indonesia
Monday, February 16, 2026
spot_img

Bupati Donggala Terima Aspirasi Aliansi Masyarakat Terkait Peralihan Operasional Kapal PELNI ke Pelabuhan Donggala

Donggala, JapriNews.id – Bupati Donggala bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima serta berdialog langsung dengan Aliansi Masyarakat Donggala terkait rencana peralihan operasional kapal penumpang PT PELNI ke Pelabuhan Donggala.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aliansi Masyarakat Donggala menyampaikan harapan agar operasional kapal penumpang PELNI dapat kembali dilaksanakan di Pelabuhan Donggala, mengingat pentingnya pelayanan transportasi laut bagi mobilitas warga serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Donggala menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) penetapan Pelabuhan Donggala sebagai pelabuhan penumpang wajib untuk dilaksanakan. Ia menyampaikan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik sekaligus upaya mendorong kebangkitan ekonomi Donggala.

“SK penetapan Pelabuhan Donggala sebagai pelabuhan penumpang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut hak masyarakat Donggala yang telah menunggu selama 47 tahun,” tegas Bupati Donggala.

Bupati juga meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Donggala. Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan kesabaran panjang dan kini saatnya mendapatkan kembali hak atas pelayanan transportasi laut yang memadai di wilayahnya.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pembagian fungsi pelabuhan pada dasarnya telah diatur secara adil dan proporsional, dengan Pelabuhan Pantoloan difokuskan sebagai pelabuhan kargo internasional, sementara Pelabuhan Donggala ditetapkan sebagai pelabuhan penumpang domestik.

Pemerintah Kabupaten Donggala, lanjutnya, akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, PT PELNI, KSOP Teluk Palu, serta instansi terkait lainnya guna memastikan kepastian hukum dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Melalui dialog tersebut, diharapkan tercapai solusi yang terbaik demi peningkatan pelayanan transportasi laut serta penguatan perekonomian masyarakat Donggala ke depan.***

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles