Morowali, Japrinews.id — Warga Desa Karaupa, Kecamatan Bumi Raya, menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, saat agenda reses pada Senin 17/11/2025.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu dimanfaatkan masyarakat untuk mengutarakan keluhan yang selama ini belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.
Salah satu persoalan utama adalah pembebasan lahan seluas 10 hektare milik 21 warga yang hingga kini belum dibayarkan. Berlarut-larutnya masalah tersebut membuat masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan di wilayah mereka.
Selain itu, warga juga mengeluhkan belum optimalnya pemasaran produk PKK. Mereka berharap adanya bantuan peralatan penunjang, seperti alat sauna dan pengeras suara, guna memperkuat kegiatan pemberdayaan perempuan di desa.
Masalah pembebasan lahan bandara turut mencuat dalam dialog. Warga meminta kejelasan proses ganti rugi agar pembangunan tidak merugikan masyarakat. Mereka juga mengusulkan perbaikan lapangan sepak bola dan pembangunan pagar sebagai kebutuhan infrastruktur desa.
Tak hanya itu, masyarakat Karaupa turut meminta dukungan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas rumah ibadah, termasuk penyediaan tempat wudhu dan perbaikan teras masjid. Mereka juga mengusulkan pengadaan seragam batik untuk pengurus masjid sebagai bentuk penguatan kegiatan keagamaan.
Keluhan terkait tingginya harga LPG 3 kilogram dalam beberapa bulan terakhir juga disampaikan warga. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar beban masyarakat tidak semakin berat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke pembahasan tingkat provinsi. Ia berkomitmen memperjuangkan kepentingan warga Karaupa dan memastikan persoalan yang berlarut-larut dapat segera diselesaikan.
“Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami kawal,” tegas Syarifudin.
Politisi Partai Demokrat itu berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat pembangunan di Desa Karaupa.
