Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Parlementaria

Dugaan Keracunan Massal di Parimo, Anggota DPRD Rahmawati M Nur Desak Evaluasi Total Program MBG

4
×

Dugaan Keracunan Massal di Parimo, Anggota DPRD Rahmawati M Nur Desak Evaluasi Total Program MBG

Share this article
Anggota DPRD Sulteng Dapil Parigi Moutong, Rahmawati M. Nur, menyoroti Dugaan Keracunan Massal di Parimo dari Program MBG. Foto: Dok. DPRD Sulteng
Example 468x60

Parigi Moutong, Japrinews.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Rahmawati M Nur, Meminta agar pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan, saat Insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 2 Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu 24/09/2025.

Example 300x600

“Kami mendesak agar program MBG dihentikan sementara sampai investigasi tuntas dilakukan. Keselamatan siswa jauh lebih penting daripada keberlanjutan program yang belum siap secara teknis,” Kata Rahma kepada awak media.

Menurutnya, dugaan keracunan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG di Parimo. Ia menilai kejadian ini merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak boleh diabaikan.

“Dugaan keracunan di SMPN 2 Taopa hari ini merupakan bukti lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas terhadap penyediaan makanan dalam program MBG,” ujar, Rahmawati M.Nur Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu.

Rahma meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi makanan, mulai dari dapur penyedia hingga proses pengiriman ke sekolah. “Jangan melihat insiden ini sebagai kasus biasa. Pemerintah harus segera evaluasi seluruh rantai distribusi makanan, karena ada nyawa anak-anak yang dipertaruhkan,” tegasnya.

Selain itu, Rahma juga mendesak pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden tersebut. Ia menilai jumlah korban yang terus bertambah serta potensi penyebaran dampak keracunan yang belum teridentifikasi sepenuhnya, sudah masuk kategori darurat kesehatan.

“Ini sudah darurat kesehatan yang menyangkut keselamatan anak-anak kita. Pemerintah harus segera menetapkan KLB agar seluruh sumber daya bisa digerakkan secara cepat dan terkoordinasi,” pungkas Rahma.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *