Jakarta, Japrinews.id – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat 10/10/2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP tersebut diterima langsung oleh sejumlah pejabat setempat.
Rombongan Komisi II DPRD Sulteng dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, ST, didampingi anggota Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto, SH, MH.
Koordinasi ini bertujuan memperkuat wawasan serta strategi pengembangan sektor pangan, kelautan, dan pertanian dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat daerah maupun nasional.
Dalam sambutannya, Sony Tandra menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga bagi Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah konkret untuk mendukung ketersediaan pangan di masa depan.
“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Dalam pertemuan tersebut, Sony juga menggali informasi terkait strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di ibu kota. Ia menanyakan apakah kebutuhan pangan DKI lebih banyak dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain, ataukah terdapat produksi pangan mandiri di wilayahnya.
Sementara itu, Suryanto menyoroti struktur kelembagaan Dinas KPKP yang mengintegrasikan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi. Ia menilai model ini menarik untuk dipelajari sebagai referensi dalam memperkuat tata kelola organisasi perangkat daerah di Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan di DKI Jakarta memang berasal dari daerah lain, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Meski demikian, Pemprov DKI berperan aktif menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan melalui berbagai program, antara lain bantuan pangan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Dinas KPKP juga memaparkan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Pemerintah daerah terus memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan di wilayah pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, seperti perahu, mesin, alat tangkap, serta dukungan bengkel perbaikan alat nelayan.
Dalam kesempatan tersebut, Sony Tandra turut menanyakan penerapan teknologi budidaya ikan di DKI Jakarta, apakah masih menggunakan metode tradisional atau sudah beralih ke sistem bioflok modern, serta bagaimana penyediaan benih ikan bagi para pembudidaya lokal.
Menanggapi hal itu, pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa saat ini DKI Jakarta telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri yang mendukung para pembudidaya baik tradisional maupun modern. Teknologi bioflok pun telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di lahan terbatas.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap pengalaman dan best practice dari Dinas KPKP DKI Jakarta dalam mengelola sektor ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian. Hasil koordinasi tersebut diharapkan dapat diterapkan di Sulawesi Tengah sesuai potensi dan karakteristik daerah.
“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan nelayan dan petani di Sulawesi Tengah,” tutup Sony.
