Palu, Japrinews.id – Aliansi Rakyat dan Mahasiswa se-Kota Palu menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), di Jalan Samratulangi, Kota Palu, Pada Hari Senin 25/08/2025.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi yang disampaikan oleh Ahmad Fahrozi selaku koordinator lapangan.
Beberapa poin utama tuntutan di antaranya adalah pembatalan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palu serta evaluasi pajak 10 persen untuk warung makan.
Selain itu, massa aksi juga menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), mendesak pembubaran DPR, serta menuntut evaluasi terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Sulteng, termasuk alih fungsi lahan tambang.
Mereka juga menagih pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, dan menagih janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Tuntutan lainnya mencakup jaminan sosial bagi perempuan dan anak, kenaikan gaji buruh, hingga evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami meminta agar diberikan akses masuk ke kantor DPRD Sulteng. Kami juga mendesak anggota DPRD dan Wali Kota Palu hadir di sini untuk mengklarifikasi kenaikan PBB dan pajak 10 persen. Kami tidak akan pulang sebelum mereka datang. Kami massa aksi damai,” tegas Ahmad Fahrozi dalam orasinya.
Selain itu, perwakilan massa aksi lainnya juga menyampaikan orasi yang menegaskan sikap mereka terhadap lembaga legislatif.
“Kami akan terus mengampanyekan bahwa DPR tidak lagi mewakili kami sebagai keterwakilan rakyat,” ujar salah satu orator.
Aksi damai ini berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, sementara massa terus menyuarakan aspirasi mereka dengan berbagai spanduk dan yel-yel perjuangan.
