Palu, Japrinews.id – Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa, Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA), Fajar, menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan sejumlah perusahaan dengan alasan efisiensi.
Hal itu disampaikan Fajar saat memimpin aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Selasa (12/5/2026).
Dalam orasinya, Fajar menegaskan bahwa banyak buruh yang dirumahkan masih memiliki tanggungan keluarga, termasuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan.
“Masih banyak buruh yang dirumahkan yang masih memiliki tanggungan anak yang sedang menempuh pendidikan. Buruh di Kota Palu merupakan elemen penting penunjang ekonomi daerah, tetapi nasib mereka sering tidak diperhatikan. Pemerintah harus turun tangan melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Fajar.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kehadiran pemerintah untuk memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Selain menyoroti PHK sepihak, Fajar juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah agar merealisasikan janji-janji politiknya kepada kaum buruh serta memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat.
“Kami menasihati Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak hanya mendorong, tetapi juga menegaskan kepada pemerintah pusat untuk betul-betul memperjuangkan aspirasi buruh dan rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Dalam orasinya, Fajar juga menyinggung pentingnya harga diri dan martabat masyarakat Indonesia Timur agar tidak terus dipinggirkan dalam kebijakan nasional.
“Di mana harga diri Sulawesi Tengah jika kita terus diinjak-injak oleh politik yang berpusat di Jawa? Jika Sulawesi Tengah mengaku sebagai bagian penting dari Indonesia Timur, maka perjuangan ini harus terus digelorakan sampai aspirasi rakyat benar-benar didengar,” serunya.
Aksi demonstrasi tersebut merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang digelar oleh Aliansi BURASA untuk menuntut perlindungan terhadap hak-hak buruh, penghentian PHK sepihak, serta keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja di Sulawesi Tengah.
