Palu, Japrinews.id – Anggota DPRD Fery Budiutomo Menyampaikan Pandangan Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) terkait Penjelasan Kepala Daerah terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pandangan Fraksi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang digelar di Kantor DPRD Sulteng Jl. Moh. Yamin Kota Palu, Rabu 02/07/2025.
Politis Hanura Dapil Parigi Moutong Itu menjelaskan Bahwa capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 9,89 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 11,91 persen, artinya laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 telah mengalami perlambatan. Oleh karena itu ia menekankan Agar Pemda agar kembali menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa strategi kunci untuk diterapkan, yaitu ; melakukan investasi dalam infrastuktur, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, serta mendorong investasi asing (tentu dengan hati-hati), dan investasi dalam negeri” Ungakapnya
“Selain itu Pemerintah Daerah juga penting untuk mendukung sektor Usaha Kecil Mikro, Kecil dan Menengah , dan juga lebih fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan hilirisasi, yaitu hilirisasi industri nikel dan hilirisasi industri berbasis pangan menjadi kemutlakan untuk diprioritaskan di masa yang akan datang”Lanjutnya
Fraksi Ampera Juga Menyoroti Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni dari 12,18 persen (389.710 jiwa) pada Tahun 2021 menjadi 11,04 persen (358.330 jiwa) pada Tahun 2024.
Walaupun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun sebelumnya, namun capaian ini masih di atas rata-rata Kemiskinan Nasional Tahun 2024 sebesar 8,57 persen.
Oleh karena itu Fraksi AMPPERA DPRD Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mendorong kepada Pemerintah Provinsi kiranya dengan capaian Opini WTP ini akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dan menjadi starting poin untuk menyemangati kerja Pemerintah Daerah Provinsi pada Tahun 2025 ini.
Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 secara terus-menerus mengalami peningkatan yakni dari 70,54 poin pada Tahun 2021, meningkat menjadi 72,24 poin pada Tahun 2024, dengan status capaian kategori IPM tinggi, tentu dalam hal ini Fraksi AMPPERA mengapresiasi pencapaian IPM tersebut, dan ini menunjukan telah terjadi peningkatan berkelanjutan selama periode 2020-2024, namun capaian IPM Sulawesi Tengah juga masih di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada Tahun 2024 yaitu 75,02 poin. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting untuk Tahun 2025 ini, yaitu kolaborasi dan sinergitas kebijakan program peningkatan daya saing.
Selanjutnya Menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 2.251.661.212.139,00 (2 Trilyun, 251 Milyar, 661 juta, 212 ribu, 139 rupuah) dan terealisir sebesar Rp. 2.115.134.617384,52 (2 Trilyun, 115 Milyar, 134 Juta, 617 ribu, 384 rupiah, 52 sen, atau sebesar 93,94 persen. Memang untuk mencapai target yang ditetapkan itu tidaklah mudah, namun berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indokator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (LKPA) bahwa nilai tersebut sudah dikategorikan Baik karena sudah berada di level angka 89 – 95.
Kami juga dapat memahami bahwa tidak tercapainya target yang ditetapkan ini akibat dari adanya perubahan regulasi dengan pembagian Opsen (Pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu) atas tiga jenis pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang mengatur adanya kebijakan Opsen. Namun demikian masih banyak potensi Daerah ini untuk meningkatkan PAD, yaitu Ke depan Fraksi AMPPERA senantiasa mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada dengan cara: (i), Meningkatkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai realisasi historis; (ii) Melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD seperti penerimaan Pajak Air Permukaanan (PAP) dengan melakukan pemasangan meteran yang bukan hanya dipasang kebeberapa perusahaan saja, akan tetapi kepada semua pengguna Air Permukaan dengan memasang meteran air berbagai ketegori sehingga dapat diketahui tentang akurasi volume penggunaannya, Lain-Lain Kekayaan Daerah yang dipisahkan melalui optimalisasi PT. Pembangunan Sulteng dan Holding Companynya (yang pada Tahun 2024 dapat dikatakan mati suri), maupun komponen PAD lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) khususnya pada Pilar II Penguatan Local Taxing Power (Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut dan mengelolah pajak daerah), Pilar III Peningkatan Kualitas Belanja, Pilar IV Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah;
Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan Pertisipasi Interest (PI), secara bertahap 10 persen.
Partisipasi Intersest adalah sebuah istilah umum yang ditemukan dalam konteks industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Hal ini merujuk pada hak kepemilikan dan partisipasi maksimal 10 persen yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah kerja minyak dan gas bumi, ini perlu segera diurus oleh Pemerintah Daerah. Untuk masalah ini sebenarnya sudah pernah dibahas tapi eksekusinya tidak ternah dilaksanakan. Masalah PI ini bukan soal pilihan bagi Kontraktor, tapi adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepeda penghasil minyak untuk turut serta dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam di wilayahnya. Adapun manfaatnya terhadap daerah adalah :
Jika PI 10 persen ini dikelolah dengan baik oleh BUMD, maka dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi daerah yang kemudian diperuntkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Terjadi transfer of knowladge dalam pengelolaan migas dan memberikan kesempatan pada putra-putri daerah untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di industri padat ternologi ini.
Terjadi transparansi, bahwa dengan memiliki hak untuk berpartisipasi, maka daerah juga memiliki akses yang luas untuk mengetahui data produksi (lifting) dan kegiatan operasional lainnya.
Menjadi jalan bagi pengembangan ekonomi lokal.
Singkatnya dapat dikatakan bahwa dengan keterlibatan BUMD dapat memdorong pengembangan bisnis dan penciptaan lapangan kerja di daerah, dan memastikan bahwa daerah penghasil mendapatkan bagian yang adil dan layak dari kekayaan alamnya.
Hal lain yang mungkin “luput” dari perhatian Pemerintah Daerah adalah soal alat berat yang mungkin jumlahnya juga tidak diketahui secara pasti. Perlu ada upaya yang serius dalam hal pendataan alat berat yang ada di Sulawesi Tengah, baik itu menyangkut jumlahnya maupun soal pajaknya apakah sudah dibayarkan. Yang juga perlu diketahui adalah apakah alat berat yang ada tersebut pajaknya dibayarkan di daerah asal atau di daerah tempat alat tersebut beroperasi. Jika Pajak Alat Berat dibayarkan di daerah asal, maka perlu segera ada upayadari Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk mengalihkan pembayaran pajaknya ke daerah tempat bekerja.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp290,94,- miliar di Tahun 2024 yang menurun dari Rp769,14,- miliar dari Tahun 2023, menunjukkan tata kelola keuangan daerah Sulteng semakin baik. Di Tahun 2025, SiLPA diperkirakan akan menurun menjadi Rp200,- miliar. Kondisi ini dapat dipertahankan sehingga local taxing power dan quality of spending tercipta; Efektivitas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan cukup baik dari segi capaian realisasi, namun masih menyisakan ruang untuk peningkatan kualitas belanja. Total pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp5,56,- triliun atau 92,15 persen dari target Rp6,03,- triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang porsi signifikan sebesar Rp2,12,- triliun, dengan rasio capaian 93,94 persen. Penerimaan dari pajak daerah bahkan melampaui target hingga 108,91 persen, namun kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah hanya mencapai 24,16 persen, menandakan belum optimalnya BUMD atau aset produktif, terutama di dalam menjadikan Sulteng Incorporated dengan mendorong Usaha-usaha Produktif dan aset daerah yang dikelola oleh PT. Pembangunan Sulteng dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD seperti BUMD bergerak di bidang energi misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bersumber dari Sungai dan air terjun.
Portal BKKBN Pusat Tahun 2023 menunjukkan bahwa di Sulteng ada 89.446 anak usia 7-12 tahun tidak sekolah atau proporsinya 31,20 persen. Usia 13-15 tahun yang tidak sekolah mencapai 13.447 orang atau proporsinya mencapai 9,10 persen. Tentu saja data ini menjadi kewenangan kabupaten/kota menyelesaikannya.
Pada tataran kewenangan Pemerintah Provinsi, usia 16-18 tahun yang tidak sekolah mencapai 29.064 orang atau proporsinya mencapai 20,12 persen dari keseluruhan usia 16-18 tahun. Sedangkan usia 19-24 tahun yang tidak kuliah mencapai 208.930 orang atau proporsinya mencapai 67,99 persen dari jumlah anak usia 19-24 tahun di Sulawesi Tengah.
Realita ini tentu membutuhkan perhatian khusus dalam implementasi program Berani Cerdas yang akan dimulai Tahun 2025.
Pada Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2024, masih terdapat banyak program yang tidak dapat dilaksanakan pada beberapa OPD, seperti bantuan hibah untuk mahasiswa, bantuan alat pertanian, bantuan bibit pertanian, bantuan pupuk dan lain-lainnya harus menjadi catatan agar ke depannya dapat dikoordinasikan dengan baik agar program-program berikutnya tidak terjadi kendala dalam pengusulan dan pelaksanaannya.
