Bandung, JapriNews.id – Pimpinan dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Kamis (24/04/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan yang sedang digodok DPRD Sulteng.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Aristan, menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak dasar setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ia menyebutkan, permasalahan ketenagakerjaan di Sulteng sangat kompleks, mencakup pengangguran terbuka, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga keberadaan tenaga kerja asing.
“Kondisi ini menuntut penyelenggaraan ketenagakerjaan yang lebih terpadu, harmonis, dan adil. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Saat ini, DPRD Sulteng tengah mengevaluasi Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, yang terakhir kali direvisi melalui Perda Nomor 3 Tahun 2013. Peninjauan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan dinamika dan kebutuhan masa kini.
Jawa Barat dipilih sebagai tujuan kunjungan karena dinilai menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang serupa. Provinsi ini juga dikenal sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja migran terbesar, sama halnya dengan Sulteng.
“Perlindungan terhadap pekerja migran adalah tanggung jawab bersama yang harus diatur secara komprehensif,” tambah Aristan.
Rombongan DPRD Sulteng diterima oleh jajaran Disnakertrans Jabar, termasuk Sekretaris Dinas Sudianti dan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Hendra Kusuma Sumantri. Mereka berbagi pengalaman serta kebijakan ketenagakerjaan yang telah dijalankan di Jawa Barat.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Ketua Komisi V, Yomanius Untung, beserta anggota dan staf yang telah mendukung terlaksananya kunjungan ini.
