Palu, Japrinews.id – Memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Titik Nol Kilometer, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Sulawesi Tengah.
Perwakilan koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Untad dalam orasinya menegaskan, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, menurut mahasiswa, sejumlah kebijakan masih menyisakan persoalan yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat, melainkan mempertontonkan kegagalan tata kelola. Mulai dari penanganan karhutla yang lambat, program MBG yang gagal dieksekusi dengan baik, hingga ketidakadilan pembagian dana bagi hasil yang terus memeras daerah-daerah penghasil seperti Sulawesi Tengah,” tegas perwakilan koordinator aksi dalam orasinya Rabu, 28/10/2026.
Mahasiswa menilai, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian laporan kinerja. Pemerintah juga dituntut memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi Mahasiswa Untad mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tersebut, termasuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran, kualitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menurut mahasiswa, program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan perencanaan matang dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan dan penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.
Selain MBG, mahasiswa turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai membutuhkan langkah lebih tegas dan sistematis. Mereka mendorong pemerintah memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terukur.
Persoalan tersebut, menurut mereka, tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan ketika kebakaran telah terjadi. Diperlukan kebijakan pencegahan yang berkelanjutan, pengawasan terhadap potensi penyebab kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Isu lain yang menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut ialah pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Mahasiswa menilai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti Sulawesi Tengah, perlu memperoleh pembagian pendapatan yang lebih adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Mereka mendesak pemerintah pusat meninjau kembali formula pembagian DBH agar tidak memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah. Menurut mahasiswa, keadilan fiskal menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Bagi Sulawesi Tengah, persoalan DBH dinilai penting karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, mahasiswa meminta agar kebijakan fiskal nasional lebih memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Untad menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap program MBG, penguatan langkah sistematis dalam penanganan karhutla, serta revisi formula pembagian DBH demi mewujudkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Mahasiswa menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Mereka menilai kritik terhadap kebijakan publik perlu ditempatkan sebagai upaya mendorong perbaikan, bukan sekadar bentuk penolakan terhadap pemerintah.
Momentum Hari Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk terus mengambil peran dalam mengawal persoalan kebangsaan. Melalui aksi di Tugu Titik Nol Kilometer Palu, mereka ingin menegaskan bahwa suara generasi muda harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung damai dan ditutup dengan komitmen Aliansi Mahasiswa Untad untuk terus mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Mereka berharap berbagai tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi di jalanan, tetapi ditindaklanjuti melalui evaluasi dan langkah konkret demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
