Palu, JapriNews.id– Dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Palu bersama jajaran Pemerintah Kota Palu, anggota DPRD Kota Palu, Nanang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kota Palu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal itu di sampaikan saat membahas pengajuan dokumen rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025–2029, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola.
Nanang mengawali pernyataannya dengan merujuk pada sebuah penelitian tahun 2007 terkait City Development Strategy (CDS) yang menurutnya memberikan gambaran nyata mengenai kondisi Kota Palu, namun belum pernah dipublikasikan secara luas.
“Persoalan bencana di Kota Palu, termasuk tragedi tahun 2018, sebenarnya hanya soal waktu. Karena itu, visi dan misi pembangunan ke depan harus mengedepankan pendekatan kolaboratif,” ujar Nanang.
Ia juga menyinggung pentingnya pembaruan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya dengan mempertimbangkan keberadaan Taman Hutan Raya (TAHURA). Menurutnya, TAHURA bukanlah wilayah yang bisa dimiliki, tetapi dapat dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun, sebagaimana komitmen antara pemerintah dan Balai di bawah Dinas Kehutanan.
Namun demikian, Nanang menilai peluang untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota hijau cukup kecil karena laju pembangunan yang terus berkembang ke arah barat, timur, dan utara. Meski begitu, ia melihat sisi positif dari pembangunan yang dilakukan para pengembang.
“Dulu tanah tandus, tapi setelah masuk hunian tetap (huntap), kawasan itu menjadi hijau. Sekarang pisang dan mangga tumbuh subur. Ini bukti bahwa pembangunan juga bisa membawa perubahan positif,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan TAHURA yang selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun.
“Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa itu adalah kawasan konservasi. Di sinilah pentingnya kolaborasi agar tidak terjadi konflik,” tambahnya.
Tak hanya soal lingkungan, Nanang juga menyoroti kondisi sektor pertanian Kota Palu yang dinilainya memprihatinkan. Padahal, Kota Palu memiliki sumber daya manusia (SDM) pertanian yang luar biasa, termasuk para akademisi dari Universitas Tadulako.
“Ilmu mereka seharusnya bisa diaplikasikan untuk membangun sektor pertanian kita. Tinggal bagaimana kita merekrut, memvalidasi data, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” tutup Nanang.
Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
