Palu, Japrinews.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat konsultasi strategis antara seluruh komisi dan Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin 10/08/2026, dan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim, Wakil Ketua I Arnila Hi. Moh. Ali, Wakil Ketua II Syarifudin Hafid, serta sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hadir Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengikuti pembahasan bersama Badan Anggaran dan seluruh komisi DPRD.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus penyusunan APBD. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 2027.
Konsultasi lintas komisi dan Banggar dilakukan untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah.
Masing-masing komisi membawa hasil pembahasan dan aspirasi dari sektor yang menjadi mitra kerjanya. Seluruh masukan tersebut kemudian disinkronkan dengan kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah.
Pimpinan DPRD Sulteng menegaskan, proses konsultasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan daerah.
“Pembahasan bersama antara komisi dan Badan Anggaran sangat penting. Kita ingin memastikan arah kebijakan anggaran 2027 sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki daya ungkit terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah,” tegas pimpinan DPRD dalam arahannya.
Selain menyelaraskan program dan kemampuan anggaran, rapat tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat fungsi pengawasan sejak tahap awal perencanaan APBD.
DPRD mendorong agar setiap program yang nantinya masuk dalam APBD memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Program dengan dampak yang kurang optimal diharapkan dapat dievaluasi sehingga anggaran daerah lebih diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas.
Sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hasil pembahasan KUA-PPAS tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027.
Melalui proses pembahasan yang dilakukan sejak tahap awal, DPRD Sulteng berharap kebijakan APBD 2027 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
