Example floating
Example floating
Sulteng

Relawan MBG Mengadu ke DPRD Sulteng, Minta Program Tetap Berjalan

10
×

Relawan MBG Mengadu ke DPRD Sulteng, Minta Program Tetap Berjalan

Share this article
Ratusan relawan perempuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng). Foto: Istimewa
Example 468x60

Palu, Japrinews.id – Ratusan relawan perempuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jumat 10/07/2026.

Mereka meminta pemerintah agar tidak menghentikan program MBG yang dinilai telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi para ibu yang menjadi tulang punggung keluarga.

Salah seorang relawan, Dedyawati, mengatakan banyak pekerja di dapur MBG merupakan orang tua tunggal yang menggantungkan penghasilan dari program tersebut.

“Kami menolak MBG ditutup. Program ini sangat membantu perekonomian keluarga kami,” ujarnya.

Ia menuturkan, para relawan menerima upah rata-rata Rp100 ribu per hari. Menurutnya, penghasilan tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menopang biaya pendidikan anak-anak.

Aksi yang digelar Aliansi Relawan MBG Sulawesi Tengah itu menyampaikan delapan tuntutan kepada DPRD Sulteng yang diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulteng, Rahmawati M. Nur.

Rahmawati menyatakan DPRD akan memperjuangkan aspirasi para relawan. Menurutnya, Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar dapur MBG.

“Tenang, selama Presiden Prabowo memimpin, MBG tidak akan ditutup,” kata Rahmawati di hadapan massa aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, mendorong perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program, memberikan kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara, serta meminta transparansi terkait kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada investor dan mitra MBG di seluruh Indonesia, mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tetap berjalan, serta melakukan pembenahan terhadap tata kelola BGN agar program dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *