Palu, Japrinews.id – Ratusan guru dan tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 08/07/2026.
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak PPPK yang hingga kini belum direalisasikan.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan, dengan fokus utama pada pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang belum diterima para PPPK.
Dalam orasinya, Raslim menegaskan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 merupakan hak pegawai yang wajib dipenuhi pemerintah, bukan bentuk bantuan atau kebijakan yang bersifat sukarela.
“Salah satu tuntutan kami hari ini adalah mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah agar segera merealisasikan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi PPPK, baik guru maupun tenaga kesehatan,” ujarnya.
Selain persoalan gaji, massa aksi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Merah Putih. Menurut mereka, anggaran program tersebut akan lebih efektif apabila disalurkan langsung kepada orang tua siswa sehingga penggunaannya lebih transparan dan tepat sasaran.
Aksi tersebut turut menyoroti persoalan pembiayaan PPPK yang dinilai masih menjadi beban pemerintah daerah. Massa berpandangan, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak PPPK.
Karena itu, mereka mendorong pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pembayaran hak ASN PPPK dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
“PPPK mendukung upaya DPRD agar gaji PPPK daerah menjadi beban APBN,” kata Raslim.
Melalui aksi tersebut, para peserta berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Sulteng segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 serta memperjuangkan skema pembiayaan PPPK yang lebih berkeadilan.
