Jakarta, Japrinews.id – Greenpeace Indonesia mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat penanganan krisis iklim yang dinilai semakin berdampak terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa 20/10/2026. Greenpeace menilai dampak krisis iklim, mulai dari banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga cuaca ekstrem, tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga memperbesar beban pengeluaran rumah tangga.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak krisis tersebut.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny dalam siaran pers, Selasa (20/10/2026).
Menurut Jeanny, bencana ekologis dan cuaca ekstrem dapat mengganggu mata pencaharian, menurunkan pendapatan, serta memicu kenaikan harga pangan. Situasi itu semakin menyulitkan masyarakat yang harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk menyuarakan tuntutan tersebut, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang menghadap ke arah Istana Merdeka. Sementara spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke selatan Bundaran HI.
Dalam kesempatan tersebut, Greenpeace turut menyoroti hasil riset terbaru berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.
Riset itu mengkaji dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen mengalami dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Greenpeace juga mencatat upaya masyarakat untuk menghadapi tekanan biaya hidup. Sebanyak 57,34 persen responden memilih memangkas konsumsi non-esensial, dengan penghematan pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Temuan tersebut dinilai memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan turut memengaruhi kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah.
Ia menyinggung klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026, yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” ujar Atha.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kebijakan yang menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kerusakan lingkungan, kata dia, justru berpotensi menambah beban ekonomi rumah tangga.
Greenpeace menilai strategi masyarakat dalam mengurangi pengeluaran menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang semakin besar akibat dampak krisis iklim. Pemangkasan konsumsi, terutama kebutuhan non-esensial, menjadi salah satu cara rumah tangga bertahan menghadapi kenaikan biaya hidup.
Jeanny mengatakan hasil riset tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan, tetapi juga memastikan warga memperoleh perlindungan dari dampak bencana, gangguan mata pencaharian, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ujar Jeanny.
Greenpeace berharap pemerintah memperkuat kebijakan penanganan krisis iklim yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, melindungi sumber penghidupan masyarakat, serta mengurangi beban ekonomi kelompok rentan.
Menurut Greenpeace, penanganan krisis iklim perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi tidak mengabaikan keselamatan lingkungan dan kebutuhan dasar warga.***
