Jakarta, Japrinews.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Taufan Pawe mendesak penguatan Kinerja Ombudsman RI. Desakan ini muncul agar pengawasan pelayanan publik tidak hanya berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, melainkan diperluas ke berbagai kementerian dan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Taufan Pawe dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI pada Selasa, 29/09/2026. RDP tersebut membahas laporan kinerja Ombudsman terkait pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga. Lokasinya berada di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi langkah Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Cibinong. Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan eksistensi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengembalikan peran lembaga dalam mengawal pelayanan publik.
“Kita rasakan sekali sebuah langkah yang luar biasa dan ini sebuah bukti bahwa eksistensi dari lembaga Ombudsman itu sesungguhnya haruslah punya nyali. Selama ini mungkin lembaga Ombudsman hanya dilihat sebelah mata,” kata Taufan Pawe, Politisi Fraksi Partai Golkar.
Taufan menekankan bahwa berbagai temuan dalam sidak tidak boleh berhenti sebagai temuan semata. Persoalan pelayanan publik tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga Kinerja Ombudsman perlu terus menunjukkan keberadaannya melalui pengawasan yang berkelanjutan. Penguatan Kinerja Ombudsman sangat penting demi perbaikan layanan publik.
“Banyak temuan-temuan yang didapatkan oleh Ombudsman pada sidak kemarin, tetapi tidak boleh berhenti hanya di situ. Yang namanya pelayanan publik ada di mana-mana, ada di lembaga dan kementerian,” tambahnya. Ini menunjukkan betapa krusialnya pengawasan Kinerja Ombudsman.
Oleh karena itu, Taufan mengingatkan agar sidak tersebut tidak hanya menjadi perhatian publik sesaat. Ia mendorong Ombudsman untuk mempertahankan keberanian dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, guna meningkatkan Kinerja Ombudsman secara menyeluruh.
“Saya sependapat kalau jangan hanya ini menjadi tren sesaat dan pada akhirnya hilang,” tegasnya.
Taufan menilai penguatan peran Ombudsman penting untuk memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik. Ia menyebut masih banyak persoalan maladministrasi yang dialami masyarakat, mulai dari persoalan kepegawaian hingga pemenuhan hak-hak dasar dalam pelayanan pemerintahan. Peningkatan Kinerja Ombudsman dapat menjawab tantangan ini.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan lembaga yang mampu menjadi saluran ketika pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberadaan Ombudsman harus semakin dirasakan, bukan hanya ketika terjadi persoalan yang menjadi perhatian publik, untuk memaksimalkan Kinerja Ombudsman.
Taufan berharap Ombudsman dapat mempertahankan momentum tersebut dengan memperluas pengawasan dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pengawasan Ombudsman dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.
