Poso, Japrinews.id — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Henri, menghadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Rumah Jabatan Torulemba, Kabupaten Poso, Rabu 29/04/2026.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Poso, dr. Verna Inkiriwang, dan bertujuan memperkuat pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Muhidin M. Said, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Agus Yulianto, serta Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi. Turut hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir.
Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI, pihak Bandara Kasiguncu, para camat dan lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Poso.
Henri mengatakan, kehadirannya sebagai anggota DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan dukungan terhadap pembangunan daerah, khususnya di tingkat desa.
“Kehadiran kami untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Desa merupakan ujung tombak pembangunan, sehingga tata kelolanya harus kuat dan akuntabel,” ujar Henri.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Workshop ini juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan serta merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
