Palu, Japrinews.id – menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Kota Palu. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Jumat 20/02/2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Haikal Ishak dan dihadiri anggota Pansus, yakni Mutmainna Korona, Alfian Chaniago, M. Sultan Amin B, Ucu Susanto, Moh. Nasir Dg. Gani, dan Nurhalis Nur.
Ketua Pansus Haikal Ishak menjelaskan, pembentukan pansus ini merupakan langkah awal untuk mengkaji lebih lanjut berbagai persoalan pertambangan di sekitar wilayah Kota Palu. Menurutnya, rapat perdana ini difokuskan pada pengumpulan data serta inventarisasi usulan dari anggota pansus sebagai dasar kerja ke depan.
“Pansus ini menjadi langkah awal untuk mengkaji dan mengumpulkan data-data yang akan menjadi dasar dalam penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Kota Palu,” ujar Haikal.
Sementara itu, anggota Pansus Alfian Chaniago menegaskan pentingnya melibatkan tenaga ahli dalam proses investigasi. Ia menyebut, pansus perlu didukung tenaga ahli pertambangan, lingkungan, serta ahli hukum agar proses kajian berjalan komprehensif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sehingga proses investigasi ini bisa berjalan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Alfian.
Ia juga menekankan bahwa sejumlah perusahaan tambang wajib dimintai dokumen untuk diverifikasi secara menyeluruh. Dokumen lingkungan seperti UKL-UPL dan AMDAL harus diteliti dan diuji kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.
“Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL harus diteliti dengan baik. Semuanya harus diuji kesesuaiannya dengan aturan,” jelasnya.
Selain itu, Alfian menerangkan bahwa kerja pansus akan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada pengumpulan dokumen dan data pendukung. Data tersebut mencakup dokumen formal dari lembaga statistik, instansi teknis terkait, hingga data digitalisasi keluar-masuk material tambang yang berbasis fakta di lapangan.
Pansus DPRD Kota Palu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar penertiban dan penataan aktivitas pertambangan di wilayah Kota Palu, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga kelestarian lingkungan.
