Donggala, JariNews.id — Aliansi Masyarakat Donggala, melalui juru bicaranya Rofandi, mendesak agar operasional pelayanan angkutan penumpang kapal PELNI segera dikembalikan ke Pelabuhan Donggala.
Tuntutan tersebut merupakan respons atas perubahan kebijakan operasional kapal PELNI di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dinilai merugikan masyarakat setempat.
Rofandi menegaskan bahwa Pelabuhan Donggala telah ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan singgah kapal penumpang berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut (KP-DJPL) Nomor 612 Tahun 2025.
Karena itu, menurutnya, pemindahan atau penghentian operasional kapal tanpa dasar yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
“Memindahkan atau meniadakan operasional tanpa dasar kuat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan,” ujar Rofandi.
Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit juga mengingatkan bahwa secara historis Donggala merupakan kota pelabuhan utama di Sulawesi Tengah. Dengan infrastruktur pelabuhan yang telah direvitalisasi pascabencana, mereka menilai fasilitas tersebut seharusnya dimanfaatkan maksimal untuk pelayanan publik, bukan dibiarkan terbengkalai.
Melalui pernyataannya, aliansi menyampaikan tiga tuntutan utama:
PT. PELNI dan otoritas pelabuhan segera mengembalikan Pelabuhan Donggala ke dalam trayek reguler kapal penumpang.
Penjelasan teknis maupun kebijakan terkait penghentian kapal PELNI bersandar di Donggala sesuai jadwal sebelumnya.
Gubernur Sulawesi Tengah diminta tegas mengimplementasikan SK Dirjen Perhubungan Laut yang telah ditetapkan.
Aliansi menegaskan bahwa desakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek transportasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat Donggala terhadap layanan publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
