Jakarta, Japrinews.id — Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja ke Kantor BKN RI serta Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan nasib 1.171 tenaga honorer Kota Palu yang disebut tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM dalam pengisian formasi P3K dan ASN, Pada Selasa, 25/11/2025.
Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, bersama jajaran pimpinan dan ketua komisi. Rico menegaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari derasnya aspirasi para honorer yang merasa tidak terakomodasi dalam proses seleksi.
“Kami meneruskan aspirasi para honorer yang tidak terakomodasi. Bahkan ada dugaan P3K fiktif yang diloloskan. Kami laporkan semua itu,” ujar Rico.
Di Kantor BKN RI, rombongan diterima Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Zudan menekankan bahwa persoalan P3K fiktif harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, SK yang dinilai tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan melalui mekanisme permohonan pembatalan NIK.
“Penggantian tenaga P3K bermasalah harus menunggu aplikasi KemenPAN dibuka. Tenaga paruh waktu yang belum terdaftar juga baru bisa diinput saat SIASN kembali dibuka. Pembukaan aplikasi membutuhkan persetujuan lintas kementerian,” jelasnya.
Usai dari BKN, rombongan DPRD Palu bertolak ke Gedung DPR RI dan diterima Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta anggota Komisi II, Longki Djanggola.
Komisi II menegaskan bahwa penyelesaian data honorer sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan sistem SIASN.
“Semua pengajuan perbaikan data maupun penggantian P3K bermasalah harus menunggu aplikasi dibuka. Pemkot harus aktif berkomunikasi dengan KemenPAN,” kata Rifqi.
Anggota Komisi II, Longki Djanggola, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk memastikan hak para honorer tidak terabaikan.
“Jangan sampai ada hak orang yang tidak kita penuhi, padahal mereka sudah lama mengabdi,” ujarnya.
Ketua DPRD Palu, Rico Djanggola, menegaskan komitmen lembaganya mengawal proses perbaikan administrasi kepegawaian di Pemkot Palu yang selama ini dinilai bermasalah.
“Ini menyangkut masa depan 1.171 orang yang selama ini mengabdi. Kami pastikan mereka mendapat kepastian,” tegasnya.
Rangkaian kunjungan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk mendorong Pemkot Palu segera mempercepat pembenahan administrasi kepegawaian, agar seluruh data honorer dapat tertangani secara adil dan sesuai regulasi.***
