Palu, Japrinews.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Donggala, Vera Laruni, untuk mencari solusi atas permasalahan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Donggala.
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sulteng tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Donggala, serta perwakilan tenaga PPPK. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para tenaga PPPK yang sebelumnya disampaikan langsung ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut hak pegawai. Ia menyatakan, Pemprov bersama Pemkab Donggala akan berupaya mencari solusi terbaik, termasuk dengan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mengatasi beban keuangan daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal yang dialami Kabupaten Donggala bukan akibat kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena keterbatasan anggaran yang juga dialami banyak daerah di Indonesia.
“Masalah ini bukan hanya terjadi di Donggala. Hampir semua daerah menghadapi kondisi yang sama, bahkan ada yang lebih kritis. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hak-hak PPPK tetap dapat dipenuhi,” ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, pembayaran gaji ASN dan PPPK, terutama bagi yang telah memiliki SK, merupakan prioritas utama dan harus diselesaikan secara adil. Ia meminta agar seluruh data dan dokumen keuangan disiapkan dengan baik sebagai bahan laporan resmi ke kementerian terkait.
“Kami akan terus berjuang mencari jalan keluar agar hak rekan-rekan PPPK dapat ditunaikan tanpa mengganggu stabilitas dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Donggala,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Donggala Vera Laruni menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Gubernur terhadap persoalan yang dihadapi daerahnya. Ia menyebut hasil rapat kali ini menjadi angin segar bagi para tenaga PPPK yang menantikan kejelasan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran yang telah membantu kami mencarikan jalan keluar. InsyaAllah, dalam tiga hari ke depan kami akan mulai menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi PPPK Donggala,” ujar Bupati Vera.
Bupati juga menjelaskan bahwa permasalahan ini berakar dari kebijakan pengangkatan PPPK di masa lalu yang jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Sejak 2024 hingga 2025, jumlah PPPK di Donggala mencapai hampir 4.000 orang, dengan total belanja gaji yang melebihi Rp600 miliar.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala hanya sekitar Rp143 miliar, sehingga menimbulkan tekanan berat terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Kami sudah dua kali bersurat ke Kementerian Dalam Negeri dan berkoordinasi dengan BKN, namun sampai saat ini belum ada solusi konkret dari pusat. Meski begitu, kami tetap berkomitmen untuk memenuhi hak-hak PPPK,” jelas Vera Laruni.
Baik Gubernur maupun Bupati sepakat bahwa selain penyelesaian pembayaran, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja PPPK di Kabupaten Donggala. Gubernur menegaskan bahwa kontrak kerja lima tahun bukan berarti pegawai bebas dari penilaian.
“Kita harus menegakkan profesionalisme. Kalau ada yang malas atau jarang masuk kantor, tentu akan dievaluasi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan kesepahaman bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendampingi Pemkab Donggala dalam mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Gubernur menegaskan, penyelesaian persoalan PPPK bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah terhadap para tenaga pengabdi yang berharap pada keadilan dan kepastian.***
