Palu, Japrinews.id – Isu adanya dugaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) “siluman” di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang dilantik tahun 2025, menjadi perhatian serius anggota DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago.
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, banyak Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkot Palu yang selama ini mengabdi, justru tidak diangkat menjadi PPPK karena namanya tidak dimohonkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Banyak THL Pemkot Palu tidak terangkat menjadi PPPK, ternyata karena nama mereka tidak dimasukkan ke dalam usulan ke BKN,” ujar Alfian usai rapat paripurna di DPRD Kota Palu, di kutip media Kabar sulteng, Sabtu 25/10/2025.
Legislator dari daerah pemilihan Palu Timur–Mantikulore ini menyampaikan bahwa persoalan tersebut disampaikannya dalam forum resmi parlemen agar menjadi perhatian semua pihak untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami punya data, dari sekitar 1.200 orang yang terangkat sebagai PPPK Pemkot Palu, hanya sekitar 200 yang pernah mengabdi sebagai THL. Lantas, kurang lebih 1.000 orang lainnya selama ini bekerja di mana?” tegas Alfian.
Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemkot Palu.
“Saya mendesak agar Pemkot Palu, melalui Sekretaris Kota dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), segera memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan kepada publik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Palu Rico Andi Tjatjo Djanggola menyatakan bahwa pihaknya telah menerima permintaan untuk membahas polemik pengangkatan PPPK tersebut bersama pihak terkait.
“Kami akan menindaklanjuti dengan pembahasan bersama Pemkot dan instansi berwenang agar persoalan ini menjadi terang,” kata Rico.
Sebelumnya, pada 21 Oktober 2025, sejumlah media lokal dan platform media sosial di Sulawesi Tengah ramai memberitakan dugaan adanya PPPK yang dilantik di lingkungan Pemkot Palu meski tidak memiliki riwayat pengabdian di pemerintahan.
