Palu, Japrinews.id – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhy Prabowo, menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tolitoli di Kantor DPRD Sulteng, Kamis 23/10/2025.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Risman, tersebut bertujuan melakukan fasilitasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Tolitoli bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng, sekaligus sinkronisasi penerapannya dengan DPRD Provinsi.
Risman hadir bersama sejumlah anggota Bapemperda, di antaranya Asmaul Dg. Parebba, Sapri, Sudarto A.R., Rihard Ardianto, Liska Ardi, Dinda Riskiana Auliya, Taufik, Irfan, dan Ahmadi. Mereka turut didampingi Sekretaris DPRD Tolitoli, Anjasmara, serta Kabag Persidangan, Unirodin.
Dalam sambutannya, Dandy Adhy Prabowo menyampaikan apresiasi dan menyambut hangat rombongan Bapemperda Tolitoli. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif di Sulawesi Tengah, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
“Kami mengapresiasi langkah DPRD Tolitoli yang proaktif melakukan harmonisasi Raperda. Ini langkah strategis untuk memastikan kebijakan daerah berjalan searah dengan kepentingan publik dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujar Dandy.
Ia menegaskan, Bapemperda DPRD Sulteng berkomitmen mendukung kolaborasi antar-DPRD kabupaten/kota dalam proses legislasi, sehingga setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Risman menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan lima Raperda inisiatif, masing-masing mengenai Telekomunikasi, Tenaga Kerja Marginal, Pasar Khusus, Perlindungan Masyarakat Adat, dan Investasi Daerah.
Menurut Risman, kelima Raperda tersebut dirancang sebagai respon atas tantangan pembangunan daerah sekaligus komitmen DPRD Tolitoli untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada rakyat.
“Kami berharap proses harmonisasi ini berjalan terbuka dan partisipatif. Setiap Raperda yang disusun harus benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
