Palu, Japrinews.id — Direktur Utama RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, menyatakan keberatan keras dan menegaskan akan menempuh langkah hukum apabila pernyataan itu terus dilontarkan tanpa bukti yang jelas.
Hal itu dia sampaikan setelah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menuding manajemen rumah sakit memberikan pelayanan “bobrok” dan melakukan pemotongan jasa tenaga kesehatan (Nakes). di akun Facebook, @Herry Muliadi Pada Kamis, 25/09/2025.
“Bicara itu pakai kepala dan hati. Jangan asal menuduh dan memfitnah yang sudah memenuhi unsur pidana. Atas nama lembaga menuduh seperti itu tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Herry mengungkapkan dalam tiga pekan terakhir jumlah pasien melonjak drastis dari 250–300 pasien per hari menjadi 400–700 pasien per hari. Namun, lonjakan tersebut tidak diiringi dengan penambahan dokter, perawat, maupun ruang rawat.
“Kami semua sudah bekerja maksimal melayani masyarakat. Jadi tolong dipikirkan sebelum mengeluarkan pernyataan. Rumah sakit bekerja dari A sampai Z, bukan hanya melihat Z lalu digoreng,” katanya.
Herry juga membantah tudingan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Menurutnya, isu tersebut merusak citra rumah sakit dan melemahkan semangat para Nakes.
“Demi Allah, saya bukan tipe orang yang memotong jasa medis. Kalau saya dianggap tidak becus, silakan saya diganti. Tapi jangan fitnah tenaga kesehatan yang sudah berjuang,” ujarnya.
Herry mengingatkan pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut pelayanan kesehatan.
“Kalau perlu berdoa dulu sebelum bicara. Jangan melihat dari satu sisi lalu membuat tuduhan yang bisa merusak kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan Herry menuai beragam respons warganet. Sebagian besar memberikan dukungan terhadap RSUD Undata dan berharap polemik ini tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat. **
