Jakarta, Japrinews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik usai munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Puan menegaskan, evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa saling menyalahkan. Menurutnya, masalah MBG harus dilihat dari hulu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, dikutip Media CNN Indonesia Pada Rabu, 24/09/2025.
Selanjutnya, Puan, juga menjelaskan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan, termasuk mengecek dapur penyedia maupun distribusi makanan di sekolah-sekolah.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” ujarnya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan signifikan kasus keracunan siswa akibat program MBG. Hingga 14 September, tercatat 5.360 kasus, dan jumlah itu meningkat menjadi 6.452 kasus per 21 September, atau bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan.
Lima provinsi mencatat angka tertinggi, yakni Jawa Barat (2.012 kasus), DI Yogyakarta (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus).
Meski banyak pihak mendesak program MBG dihentikan sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut hal itu sulit dilakukan. Ia menilai MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran yang telah disiapkan.
“Solusi paling mungkin adalah menekan angka keracunan. Presiden merasa program ini strategis dan ingin tetap dijalankan, sementara anggarannya juga sudah disiapkan,” kata Charles dalam rapat Komisi IX, Senin 22/09/2025.
