Palu, Japrinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan telah membatalkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, saat menemui massa aksi mahasiswa dan pengemudi ojek online (Ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng, pada hari Senin, 01/09/2025.
“Saya sampaikan terkait isu lokal, bahwa nilai yang kemarin untuk PBB saya sudah batalkan,” ujar Hadianto di hadapan para demonstran.
Ia mengapresiasi aksi unjuk rasa yang berlangsung damai tanpa ada tindakan anarkis.
“Saya terima kasih banyak karena kalian sangat damai hari ini. Kita ingin menunjukkan bahwa Kota Palu sangat kondusif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hadianto juga mengingatkan kondisi Kota Palu yang pernah dilanda gempa dan tsunami pada 2018 silam, sehingga pembangunan hingga kini masih dalam proses pemulihan.
“Banyak rumah dan fasilitas di Kota Palu rusak berat. Saat ini kita sudah perbaiki semua, sehingga saya mengajak semua pihak menjaga kota ini,” ucapnya.
Selain membatalkan kenaikan NJOP, Pemkot Palu juga berkomitmen merealisasikan pembangunan shelter untuk pengemudi ojek online di tahun ini. Shelter tersebut akan dilengkapi fasilitas wifi gratis sebagai tempat beristirahat para pengemudi.
“Pemerintah Kota Palu akan membuat shelter untuk ojek online di Kota Palu tahun ini yang dilengkapi dengan wifi gratis,” jelasnya.
Sebelumnya, keluhan masyarakat terkait kenaikan PBB sempat ramai di media sosial. Sejumlah warga melaporkan adanya lonjakan tagihan signifikan. Salah satunya dari Rp531 ribu pada 2024 melonjak menjadi Rp5,1 juta di 2025. Ada pula warga yang membayar PBB Rp499 ribu, lalu naik menjadi Rp2,5 juta.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang didampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana, hadir langsung menemui massa aksi di halaman Kantor DPRD Sulteng untuk menegaskan komitmen pemerintah menanggapi keresahan warga.
