Palu, Japrinews.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Mutmainah Korona, menekankan pentingnya memperkuat misi geowisata Kota Palu dengan memanfaatkan situs-situs kebencanaan yang tersebar di sejumlah titik.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu, saat penyampaian laporan Pansus atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025–2029.
Menurut Mutmainah, penyusunan data sejarah kebencanaan yang pernah terjadi di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan sesar Palu-Koro, menjadi kunci dalam mengangkat potensi wisata kebencanaan (disaster tourism). Ia menyebutkan bahwa kejadian-kejadian besar seperti bencana alam tahun 1928 hingga 2018 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat narasi wisata sejarah dan edukasi kebencanaan di Kota Palu.
Beberapa lokasi yang dianggap potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kebencanaan di antaranya adalah:
Situs bangunan peninggalan bencana 28 September 2018 di Kampung Lereng dan kawasan permukiman terapung,
Sisa-sisa bangunan yang terdampak likuefaksi di Kelurahan Petobo dan Balaroa,
Reruntuhan jembatan rumah dan area pemakaman massal warga di Kelurahan Pemboyang,
Kampung Tionghoa di Mangkoro yang terdampak tsunami,
Jembatan peninggalan Belanda,
Situs sejarah tsunami tahun 1928,
Fosil moluska di Bukit Togo,
Dan situs-situs sejarah lainnya yang memiliki nilai edukasi dan potensi wisata.
Mutmainah juga menyoroti pentingnya penguatan data kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berspektif gender. Menurutnya, data sektoral seperti angka perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kualitas hidup perempuan, kondisi pekerja informal dan formal, angka kematian ibu dan bayi, serta data stunting yang terpilah berdasarkan jenis kelamin sangat penting dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah.
“Data yang terpilah secara sosial, ekonomi, dan disabilitas perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” ujar Mutmainah.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya perbaikan data lingkungan, khususnya daya dukung kualitas udara. Salah satu poin penting adalah pencatatan luas wilayah eksploitasi tambang batuan di Kelurahan Buruhi dan Batu Sampo, termasuk jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Ia menyarankan agar data waktu dan volume material tambang yang diambil dari daerah tersebut juga dicatat dengan baik sebagai bagian dari upaya pemantauan dampak lingkungan jangka panjang.
“Semua data ini sangat penting, tidak hanya sebagai pendukung penyusunan RPJMD, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas Kota Palu sebagai kota tangguh bencana dan kota wisata berbasis sejarah dan alam,” pungkas Mutmainah.
