Palu, Japrinews.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, (sulteng) Syarifudin Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penataan ruang sebagai panglima pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Kamis 10/07/2025.
Forum strategis tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Mardani, para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Anwar Hafid, serta jajaran kepala daerah kabupaten/kota.
Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng berperan aktif mendorong sinergi lintas wilayah dan lintas level pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang tertib, adil, dan berkelanjutan berbasis tata ruang.
“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Ketidaktertiban dalam penataan ruang dapat memicu konflik, kerusakan lingkungan, hingga memperburuk ketimpangan wilayah. Forum ini sangat strategis untuk menyatukan visi pembangunan Pulau Sulawesi ke depan,” ujar Syarifudin.
Ia menegaskan bahwa percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas bersama. DPRD Sulteng, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam menyukseskan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025–2029.
“RDTR adalah syarat utama untuk menghadirkan investasi yang sehat dan tertib. Kami di DPRD siap mengawal alokasi anggaran, mempercepat penyusunan RDTR, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasinya di lapangan,” tegasnya.
Syarifudin juga mengapresiasi arahan Menko AHY yang menyebut tata ruang sebagai kompas pembangunan. Ia sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil maupun kelestarian lingkungan.
“Pesan Pak Menko sangat tepat. Pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. DPRD berada di posisi yang sama untuk memastikan semua itu berjalan beriringan,” pungkasnya.
Ia berharap hasil forum ini tidak berhenti pada rekomendasi teknokratis semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk komitmen politik dan kebijakan nyata dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
