Palu, Japrinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024.
Rapat Pansus tersebut, di pimpin langsung ketua pansus Alfian Chaniago di ruang sidang utama dan di ikuti sejumlah anggota Bapemperda DPRD Kota Palu, Pada Jumat, 04/07/2025.
Dalam rapat pansus Sultan Amir, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pelaksanaan anggaran daerah, khususnya terkait lemahnya inovasi dalam menggali potensi lokal dan belum optimalnya serapan anggaran oleh sejumlah Perangkat Daerah (PD).
“Seperti sektor UMKM dan pariwisata sangat besar untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi sayangnya belum tergarap secara maksimal berdasarkan pengamatan kami di lapangan,” kata Sultan Amin. anggota Bapemperda dari Fraksi Partai Gerindra.
Selanjutnya, Sultan juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa PD, serta keterlambatan pembayaran pekerjaan infrastruktur yang dinilai dapat menghambat laju pembangunan daerah.
Ia mendorong agar alokasi belanja daerah lebih diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur yang berdampak luas.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran agar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Bapemperda lainnya, Nurhalis Nur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), turut menyinggung isu yang menjadi perhatian publik, yaitu terkait operasional Bus Trans Palu. Menurutnya, program transportasi publik tersebut perlu dievaluasi menyeluruh dari sisi efisiensi anggaran.
“Evaluasi berkelanjutan sangat penting agar program-program pemerintah tidak justru menjadi beban, melainkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nurhalis.
