Palu, Japrinews.id – Sebanyak 2.402 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Senin pagi (23/6), dalam sebuah upacara yang berlangsung di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, yang didampingi oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Si, Sekretaris Daerah Dra. Novalina, MM, serta jajaran pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas dedikasi para PPPK yang selama ini telah bekerja dan memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan publik, meskipun status mereka baru diakui secara hukum.
“Secara de facto, para PPPK sudah lama mengabdi. Hari ini, dengan penyerahan SK, status mereka sah secara de jure,” tegas Gubernur.
Ia berharap kejelasan status ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, loyalitas, dan disiplin seluruh PPPK demi terwujudnya visi “Sulteng Nambaso”.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada SK. Saya harap seluruh PPPK tancap gas, bekerja keras, disiplin, dan tunjukkan loyalitas. Bersyukur, bekerja dengan ikhlas dan tulus. Itu kunci memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran pimpinan perangkat daerah dalam membina serta mengawasi kinerja para PPPK, guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, SH, M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa total formasi PPPK tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB berjumlah 5.330 formasi. Formasi tersebut terdiri dari:
624 tenaga kesehatan,
2.117 tenaga guru,
2.589 tenaga teknis/administrasi.
Dari hasil seleksi tahap pertama, sebanyak 2.408 peserta dinyatakan lulus. Namun, dua peserta meninggal dunia dan empat lainnya mengundurkan diri, sehingga jumlah SK yang diserahkan hari ini berjumlah 2.402.
Penyerahan SK PPPK ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN, khususnya PPPK, di Provinsi Sulawesi Tengah.
