Palu, JapriNews.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mendesak Mabes Polri untuk segera turun tangan dalam menangani maraknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong, khususnya di Desa Taopa, Kecamatan Taopa.
Aktivitas PETI yang terus berlangsung di wilayah tersebut telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan warga. Meskipun masyarakat telah melakukan aksi dan berbagai upaya untuk mendorong penegakan hukum, hingga saat ini aktivitas pertambangan ilegal tersebut masih tetap beroperasi tanpa hambatan berarti.
JATAM Sulteng menilai bahwa ketidaktegasan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Polres Parigi Moutong dalam menangani kasus ini menunjukkan adanya indikasi pembiaran.
“Kami melihat tidak ada keseriusan dari pihak aparat penegak hukum di daerah dalam merespons keluhan warga dan melakukan penindakan. Ini jelas membangkangi arahan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas aktivitas pertambangan ilegal,” ungkap perwakilan JATAM Sulteng dalam keterangannya.
Lebih jauh, JATAM Sulteng juga menyoroti bahwa hingga kini belum ada satu pun pemodal atau pelaku utama PETI di Parigi Moutong yang diseret ke meja hijau. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan masih sangat lemah, bahkan terkesan diabaikan.
Menurut estimasi JATAM Sulteng, praktik pertambangan ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, namun juga berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
“Oleh karena itu, kami mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan PETI di Kabupaten Parigi Moutong. Sudah saatnya ada langkah tegas dan nyata agar kerusakan lingkungan dan kerugian negara bisa dihentikan,” tegas JATAM Sulteng.
JATAM Sulteng menutup pernyataan dengan menyerukan solidaritas masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan menuntut keadilan dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
